Press "Enter" to skip to content

IHW Menilai BPJPH Belum Siap Terima Pendaftaran Sertifikasi Halal

Indonesia Halal Watch (IHW) mulai kemarin, Jumat 18 Oktober 2019 turut mendampingi pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Ini dalam rangka mendukung pelaksanaan implementasi UU JPH yakni dimulainya kewajiban sertifikasi halal, maka IHW mengajak pelaku Usaha UKM untuk melakukan Pendaftaran Sertifikasi Halal kepada BPJPH, sebuah Badan yang akan melakukan sertifikasi halal yang selama 30 tahun terakhir ini dilakukan oleh LPPOM MUI,” tutur Direktur Eksekutif IHW, Ikhsan Abdullah kepada majalahnurani.com Sabtu (19/20/2019).

Ikhsan menjelaskan, pelaku Usaha yang didampingi untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal terdiri dari Anggota Himpunan Pengusaha Nahdlatul Ulama (HPNU) dan Wanita Pengusaha ICMI (Alisa Khadijah). Adapun jenis-jenis produk yang hari ini didaftarkan adalah sebagai berikut:

1.Jahe Pletok (pengganti nama legend bir pletok yang sudah terkenal sejak lama)
2.Bumbu Rendang Sakato
3.Pepes Srikartih
4.Soto Bakar bu Hilda
5.Pudding dan Kue Lumpur bu Lasmi
6.Keripik Ubi Si Maung
7.Pepes Ikan dan Opak Keju Bu Elyn
8.Dapoer Tien
9.Pempek dan Empal Gentong Bu Hj. Hadijah
10.Mendoan Pak Ujo

Koordinator dari pelaku usaha tersebut ibu Sugih Harjo yang sehari-hari adalah Pengrajin Batik. Para Pelaku Usaha tersebut sangat senang mendapatkan pendampingan untuk memperoleh Sertifikasi Halal dari Indonesia Halal Watch.

Ketua Komunitas UKM Alisa Khadijah ICMI Ibu Sugih Harjo mengaku senang anggotanya memperoleh pendampingan dan pembiayaan untuk mengurus sertifikasi halal dari IHW.

Dia juga sangat mengharapkan pendampingan ini diteruskan untuk anggota yang lain.

Ajak Pelaku

Ikhsan juga mengajak pelaku usaha makanan, minuman, obat dan kosmetika untuk segera melakukan Pendaftaran Sertifikasi melalui BPJPH dalam rangka menyambut implementasi UU JPH yang mewajibkan sertifikasi halal kepada semua produk yang masuk dan beredar.

“Sekaligus untuk memastikan apakah BPJPH telah siap menerima pendaftaran sertifikasi halal atau belum,” tambanhya..

Dari pendampingan itu, Ikhsan mengamati bahwa pendaftaran Sertifikasi Halal kepada BPJPH dilakukan pada bagian PTSP ternyata tidak siap.

“Kondisi PTSP sendiri terlihat tidak siap untuk menerima Pendaftaran Sertifikasi Halal. Terbukti dengan tidak adanya Form Informasi dan Form Pendaftaran di PTS,” ungkapnya.

Selain itu, pada PTSP belum siap untuk menerima pendaftaran karena seharusnya pendaftaran dilakukan melalui Website / Online. Media pendaftaran sampai sekarang belum bisa di akses untuk waktu yang tidak dapat ditentukan, seperti yang disampaikan Ade Marmita petugas PTSP.

“Mereka juga menjelaskan waktu pengurusan sertifikasi halal belum bisa ditentukan karena Permenag belum diterbitkan,” paparnya.

Mengeluhkan

Oleh karena itu, IHW mengeluhkan tidak adanya sosialisasi yang konkrit berkaitan dengan persyaratan atau dokumen yang harus dipenuhi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Deny dan William anggota Indonesia Halal Watch yang mendampingi ibu-ibu pengusaha Alisa Khadijah, karena hanya mencantum persyaratan bagi PT dan tidak mencantumkan persyaratan bagi UKM. Sementara sertifikasi halal diwajibkan juga bagi UKM;

Kemudian, IHW menilai ketidaksiapan PTSP BPJPH berkaitan dengan pendaftaran Sertifikasi Halal juga terlihat dengan ketidakpahaman pegawai PTSP secara keseluruhan, karena hanya beberapa orang yang bisa menjelaskan berkaitan dengan skema pendaftaran ini.

“Kami berharap untuk di masa yang akan datang BPJPH telah siap, mengingat LPPOM MUI saat ini sudah tidak diberikan kewenangan lagi untuk menerima pendaftaran sertifikasi halal,” tandasnya. 01)Bagus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *