Press "Enter" to skip to content

PBNU Usul Presiden Dipilih MPR

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan kepada MPR agar presiden kembali dipilih MPR. Usul itu disampaikan di tengah rencana amandemen UUD 1945.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faisal Zaini menjelaskan soal usulan organisasinya itu.

Melahirkan Ketegangan

Usulan itu lantaran berkaca pada pemilihan presiden 2019 yang dianggap melahirkan sejumlah persoalan.

“Bisa kita rasakan di rumah masing-masing betapa pilpres itu telah melahirkan suatu ketegangan baik antarkeluarga, antar-RT, antar-RW, korban yang ditimbulkan juga tidak sedikit, ada yang meninggal,” tutur Helmy dikonfirmasi.

Selain itu ongkos sosial yang dibayar mahal saat Pilpres 2019 berlangsung. Ada upaya-upaya apa yang disebut sebagai menguatnya politik identitas atas nama agama yang diintrodusir di dalam politik. Ini berbahaya.

“PBNU memilih untuk bersikap mementingkan menolak kerusakan ketimbang memetik manfaat atau dar’ul mafasid muqoddamun ala jalbil masholih. Nilai ini merujuk hasil Munas PBNU 2012 yang saat itu juga menyoroti pemilihan kepala daerah,” tambahnya.

Hasil munas 2012 titik tekannya pada Pemilukada. Sedangkan yang disampaikan KH Said ini menghimpun masukan dengan titik pijak pilpres 2019 yang melahirkan persoalan.

“Semacam evaluasi dari Kiai Said,” sambungnya.

Dari segi prosedur, model one man one vote mungkin dianggap lebih berdaulat. Namun PBNU mengusulkan Indonesia mengadopsi sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat, yakni model electoral college.

“Jadi kekhawatiran di dalam konstelasi 2019 yang sampai sekarang menyisakan suatu ketegangan yang belum selesai itu yang menjadi kekhawatiran. Kalau pola ini terus menerus menjadi pola ini, kan, berbahaya bagi politik masyarakat,” tegasnya.

Perlu Kajian

Dikonfirmasi majalahnurani.com, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menanggapi jika usulan itu perlu kajian yang mendalam.

Kajian itu diperlukan untuk mengetahui apakah Pilpres langsung lebih banyak mudarat (rugi) atau manfaatnya. Termasuk apakah presiden dipilih MPR lebih baik ketimbang dipilih langsung oleh rakyat.

“Sebaiknya MPR tidak terburu-buru,” ungkap Abdul.

Muhammadiyah pun belum memiliki sikap resmi mengenai Pilpres. Hanya saja, Muhammadiyah sempat membahas sebaiknya presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, sementara bupati/wali kota melalui DPRD.

“Soal pemilihan kepala daerah Muhammadiyah pernah membahas usulan kemungkinan pemilihan bupati/wali kota oleh DPRD. Sedangkan gubernur dan presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat,” katanya.

Adapun terkait rencana amandemen UUD 1945, Abdul Mu’ti menyatakan hingga kini usulan hanya mengenai perlunya GBHN dan perubahan komposisi MPR. Belum ada usulan dari Muhammadiyah mengenai pemilihan presiden.

Sebab jika ada wacana perubahan pemilihan Presiden melalui MPR, maka perlu ada amandemen secara besar-besaran terhadap UUD 1945.

“Kalau presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat berarti harus melakukan amandemen cukup besar dalam UUD 1945,” pungkas dia.01/ Bagus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *