Merdeka belajar segera diterapkan. Tahun ini, merupakan akhir dari ujian nasional. Sebab tahun depan pihak sekolah yang menentukan kelulusan siswanya sendiri. Tak hanya itu, dana bantuan operasional sekolah juga sepenuhnya diatur sekolah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki mengaku bahwa menteri pendidikan ingin mengubah pendidikan hanya dengan mengejar prestasi dan diajak mengejar kompetensi.
“Oleh sabab itu dinasti ujian nasional diakhiri tahun 2020. Dan 2021 diganti dinasti assesmen kompetensi. Ini atmosfer nya Mendikbud sama dengan saya. Hanya realisasi nya nanti bagaimana, belum ada penjelasannya. Sebab tidak semudah membalik tangan. Sekali perintah begitu saja langsung berjalan. Itu butuh penanganan di tingkat lapangan,” tuturnya kepada majalahnurani.com Selasa (25/2/2020).
Mencerdaskan Siswa
Di assemen kompetensi, lanjut Prof Zainuddin, Mendikbud masih dalam pemaparan literasi, numerasi dan survey karakter.
“Yang belum tercover domain motorik. Bagaimana mencerdaskan motorik siswa. Ini yang belum ada pemaparan,” sambungnya.
Menurut Prof Zainuddin, merdeka belajar ini sebuah kebebasan. Dimana guru hanya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sehalaman saja. Kemudian kepala sekolah diberi kebebasan mengatur dana bos.
“Apakah kemerdekaan ini nanti bisa diambil alih dengan tanggung jawab oleh sekolah? Seperti juga USBN dicabut dan akhirnya sekolah menentukan kelulusan siswanya. Ini juga merdeka,” urainya.
Dari pengamatan Prof Zainuddin, dunia pendidikan saat ini didominasi mindset behavioristik. Dimana paradigma berpikir perilaku siswa itu hasil dari intervensi dari luar.
“Contoh anak disuruh belajar dengan dihantui karena ada Unas. Selama ini orang menolak Unas dihapus. Sebab jika Unas dihapus maka anak tidak lagi belajar. Behavioristik Ini yang mau diganti mas menteri dengan konstruktivistik. Adanya perilaku dari buah kesadaran intrinsik dari siswa itu sendiri. Ada intervensi atau tidak, diawasi atau tidak, kalau dia jujur ya jujur. Kalau disiplin ya siswa disiplin. Tapi selama ini masih pada behavioristik. Ini butuh waktu,” paparnya.
Namun Prof Zainuddin mengaku sampai saat menteri sebatas melempar konsep baru. Namun belum ada tataran teknisnya dilapangan.
Siap Menerapkan
Menyikapi soal merdeka belajar, Kepala SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Surabaya, Astajab MM mengaku pihaknya sudah siap mengikuti dan menerapkan kebijakan itu.
Saat ini Smamda telah menggelar seminar dan pelatihan bagaimana menguatkan kapasitas dari sisi tenaga pengajar.
“Jadi nanti kan Unas tidak ada. Tidak ada UNBK, sehingga guru perlu menyiapkan RPP. Ini yang sedang kita lakukan,” tegasnya. 01/Bagus
