Ada perbedaan yang cukup signifikan tentang data orang yang meninggal dunia karena virus Covid-19 versi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan versi pemerintah. IDI mengklaim lebih dari 1000 orang yang wafat karena virus mematikan itu. Sementara pemerintah hingga Senin (20/4) merilis kematian 590 orang. Lantas, siapa yang tidak jujur?
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai data Corona yang disampaikan pemerintah saat ini belum menggambarkan kondisi rill kasus Corona di Indonesia. IDI mengklaim angka kematian yang disebut mencapai 1.000 orang itu merupakan akumulasi dari kasus positif dan PDP Corona. IDI juga mendorong pemerintah membuka data lengkap mulai data petugas medis hingga pasien terkait Corona.
“Dari angka positif Covid yang meninggal dan PDP Covid yang meninggal di RS yang merawat atau barangkali ada juga yang di luar di rumah sakit tapi sudah dilaporkan sebagai PDP itu kalau ditotal-total ya memang angkanya di atas angka yang disebutkan,” ujar Humas PB IDI, Halik Malik, Sabtu (18/4).
“Ya sejauh ini kan belum pernah diumumkan yang statusnya PDP. Sementara banyak laporan pasien dalam pengawasan Covid-19 ini belum menerima hasil lab keburu meninggal. Nah itu kalau ditotalkan dengan yang sudah disampaikan jubir pemerintah ya memang angkanya di atas itu,” imbuhnya.
PEMERIKSAAN KURANG CEPAT
Ketua Umum IDI Daeng M Faqih juga menilai pemeriksaan terkait virus Corona di Indonesia relatif kurang cepat. Karena itu, mereka yang berstatus PDP meninggal dunia sebelum hasil pemeriksaan keluar.
“Data sekarang belum mewakili keseluruhan yang sebenarnya terjadi karena keterbatasan pemeriksaan dan kecepatan pemeriksaan masih kurang. Kalau akurasi PCR itu akurat,” tutur Daeng, Ahad (19/4)
Daeng juga melihat ada ketidaksinkronan data kematian yang diungkapkan oleh pemerintah saat ini. Menurut Daeng, ketidaksinkronan itu terlihat dari banyaknya pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal dunia sebelum dilakukan pemeriksaan.
“Kemudian juga berpotensi angka kematian berpotensi jauh lebih besar dari apa yang diumumkan pemerintah. Alasannya, karena angka kematian yang status PDP itu banyak, PDP ada yang belum diperiksa karena kurang cepat pemeriksaan PCR dan kurang luas dan ada juga yang mungkin tidak sempat diambil swab-nya, sudah terlanjur dikubur,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Pemerintah melalui Juru Bicaranya, dr Achmad Yurianto menegaskan setiap data yang dipublikasi oleh pemerintah setiap harinya adalah data pasien yang benar-benar terkonfirmasi positif. Data yang disampaikan pemerintah itu bukan data gabungan PDP dan positif, melainkan hanya pasien terkonfirmasi positif Corona saja.
“Dia (IDI) dapat data dari mana? Kalau data dari saya kan jumlah konfirmasi positif, apakah semua orang yang meninggal harus Covid? Kalau nggak Covid nggak boleh meninggal? Nggak, kalau di saya itu data yang konfirmasi Covid saja, kalau data yang bukan Covid juga ada datanya, tapi yang saya umumkan cuma data Covid,” ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona, Ahad (19/4).
“Kalau semua kematian dijumlahkan ke konfirmasi positif, pasti angkanya tinggi,” imbuh Yuri.
Yuri menegaskan dirinya juga memiliki data kematian untuk pasien dalam pengawasan (PDP) dan juga orang dalam pemantauan (ODP). Data yang disampaikan setiap harinya ini juga merupakan data laporan ke World Health Organization (WHO). Yuri juga menegaskan pemerintah akan transparan terkait data pasien Corona. Pemerintah berjanji tak akan menutupi data pasien Corona.
PERBANYAK TES
Menyikapi perbedaan itu, Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah membuka data secara transparan. Hal ini perlu dilakukan setelah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut kematian akibat virus corona (Covid-19) di Indonesia melebihi angka 1.000 orang.
Mufidayati mengatakan transparansi data dari pemerintah bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, data yang transparan juga bisa memacu kinerja pemerintah dalam menangani pandemi ini.
“Kita minta ada sinkronisasi data yang valid dan adanya transparansi dalam data. Supaya apa? Supaya kita bisa evaluasi secara sungguh-sungguh dan masyarakat awareness-nya (kesadaran) juga lebih tinggi,” kata Mufidayati, Senin (20/4).
Mufidayati menduga angka kematian akibat corona telah lebih dari yang diumumkan pemerintah. Dia mengaku telah mengecek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Rangon, Jakarta yang menjadi tempat pemakaman pasien corona
Menurutnya, jumlah pemakaman dengan prosedur operasional standar Covid-19 di TPU Pondok Rangon melebihi jumlah kematian yang dicatat pemerintah.
“Sudah melebihi angka yang diumumkan. Itu kan berarti ada perbedaan data. Kita enggak mungkin menutup mata bahwa ada jenazah-jenazah yang diproses pemakamannya dengan SOP Covid,” tuturnya.
Selain soal transparansi data, Mufidayati juga mendesak pemerintah memperbanyak tes massal corona. Dia mengatakan jika banyak tes yang dilakukan, upaya membendung persebaran akan semakin mudah.
Sementara Indonesia baru melakukan tes kepada sekitar 47 ribu orang hingga Minggu (19/4). Mufidayati menyebut jumlah itu terlampau sedikit karena hanya 0,017 persen dari total penduduk Indonesia.
“Kita angkanya paling rendah dibanding negara-negara yang lain jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini memprihatinkan,” tuturnya.
JANGAN SALING TUDING
Sementara itu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah selalu terbuka atas data dan informasi penanganan virus corona (Covid-19). Meskipun demikian, ia meminta seluruh kementerian/lembaga membuka data mengenai perkembangan kasus Covid-19 ke masyarakat. Dengan demikian, ia pun berharap tak ada lagi pihak yang menuding pemerintah menutupi data tentang Covid-19.
“Mengenai komunikasi yang terbuka, sistem data dan informasi yang terbuka kepada semua pihak. Jangan ada yang menganggap-anggap lagi kita menutup-nutupi,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Laporan Gugus Tugas Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/4) yang juga disiarkan langsung lewat media sosial Youtube Sekretariat Kabinet tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar data kasus virus Corona (COVID-19) terintegrasi dan dibuka. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendukung langkah tersebut sebagai upaya analisa kebijakan penanganan Corona.
“Jadi, keterbukaan data penting dalam artian, berapa jumlah pasien, PDP (pasien dalam pengawasan), ODP (orang dalam pemantauan), berapa yang saat ini dirawat, kemudian jumlah pasien sembuh. Persebaran ini penting saat kita ingin membuat sebuah, bagaimana strategi untuk lakukan penatalaksanaan Covid-19 di Indonesia ini,” ucap Sekjen PB IDI Moh. Adib Khumaidi, Senin (13/4). ym
