Program Kartu Prakerja yang dilakukan pemerintah menuai kritik dari banyak pihak. Salah satu kritik datang dari DPR RI yang menyebut program tersebut hanya memboroskan uang negara serta tidak Relevan dalam menjawab krisis yang diakibatkan pandemi. DPR pun merekomendasikan program tersebut dihentikan.
Sejauh ini program kartu prakerja baru meloloskan peserta sampai pada gelombang tiga. Untuk gelombang empat yang sedianya dilakukan awal pekan ini juga belum dibuka. Pemerintah menargetkan program Kartu Prakerja bisa dimanfaatkan oleh 5,6 juta orang dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun. Dari anggaran ini, Rp5,6 triliun diantaranya dialokasikan untuk program ‘pelatihan daring/online’. Setiap peserta nantinya mendapat insentif totalnya sebesar Rp 3.550.000. Uang ini terdiri dari Rp 1 juta biaya pelatihan, lalu insentif pasca pelatihan Rp 600.000 per orang per bulan diberikan selama empat bulan atau totalnya Rp 2.400.000. Dan sisanya sebesar Rp 150.000 merupakan insentif survei.
DANA BESAR
Sejauh ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah sudah mencairkan dana insentif kepada 456.265 peserta program Kartu Pra Kerja yang masuk pada gelombang pertama dan kedua. Dia bilang sudah ada 9,4 juta orang yang registrasi program janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.
“Sampai 21 April, total yang sudah dicairkan untuk 456.265 orang, nilainya Rp 1,6 triliun,” kata Sri Mulyani dalam paparannya saat video conference, Jakarta, Jumat (8/5).
Sebanyak 456.26 orang ini, Sri Mulyani bilang, berasal dari 168.111 di gelombang pertama dan 288.154 orang di gelombang kedua. Dia melaporkan sampai saat ini ada 106.912 pelatihan yang diambil oleh seluruh peserta di gelombang pertama dan kedua. Seluruh pelatihan diambil dari delapan digital platform sebagai mitra program Kartu Prakerja.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan paket pelatihan yang disiapkan harganya dari yang termurah seharga Rp 24.000 dan yang termahal seharga RP 1 juta.
“Paling banyak diminati adalah bahasa Inggris mengenai grammar dan toefl, dibeli oleh 6.834 orang, kalau termurah dibeli 42 orang, yang termahal 22 ribu orang,” jelasnya.
Sri Mulyani menjelaskan, biaya pelatihan yang diberikan sebesar Rp 1 juta pun jika tidak habis dibelanjakan paket pelatihan, maka duitnya akan kembali dan pemerintah.
“Ada uang Rp 1 juta, maka kalau tidak diklaim tidak hilang, dan kalau dipakai Rp 300 ribu maka Rp 700 ribu akan kembali ke pemerintah, uang yang didapat itu insentif Rp 600 ribu,” ungkapnya.
BANYAK MASALAH
Adanya kartu prakerja itu kemudian mendapat kritikan dari Anggota DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati. Bahkan ia mendorong DPR meminta pemerintah agar menghentikan pelatihan di kartu prakerja.
“Fraksi PKS DPR RI dalam kesempatan ini mendorong DPR RI untuk meminta kepada pemerintah, untuk menghentikan program kartu prakerja,” kata Mufida memberikan interupsi dalam rapat paripurna DPR, Selasa (5/5).
Mufida mengatakan lebih baik anggaran pelatihan online dialihkan menjadi bantuan langsung untuk membantu kehidupan masyarakat. Apalagi, kata dia, pelaksanaan pelatihan online menimbulkan sejumlah permasalahan.
“(Anggaran) dialihkan anggarannya untuk membantu kebutuhan hidup pekerja terdampak pandemi dan upaya recovery kondisi ekonomi pasca pandemi. Saat ini pemerintah telah menjalankan program kartu prakerja yang menimbulkan banyak permasalahan,” kata dia.
Ditambahkannya, sistem registrasi online di prakerja tidak bisa diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia, menurut data, hanya sekitar 60 persen daerah yang bisa akses internet.
“Pengelolaan pelatihan yang tidak tepat dalam situasi pandemi dengan alokasi anggaran Rp 5,6 triliun. Program dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia dan tidak transparan,” sambung Mufida.
DIALIHKAN UNTUK BANSOS
Sementara itu anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Siti Mukaromah juga mengkritik program tersebut. Menurutnya, dana Rp 5,6 triliun lebih baik dialihkan untuk bantuan sosial (bansos) ketimbang untuk biaya pelatihan.
“Menurut skema kami dana Rp 5,6 triliun sebaiknya dialihkan untuk bantuan langsung berupa bansos,” kata Siti saat rapat virtual dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (4/5).
Siti berharap pemerintah betul-betul memberikan bantuan kepada rakyat yang membutuhkan. Agar dampak dari wabah virus Corona ini tidak terlalu memberatkan masyarakat.
“Saya pikir pemerintah harus benar-benar berpihak pada masyarakat dan betul-betul menjadi bagian untuk menyelesaikan wabah Covid-19 ini termasuk efeknya pada masyarakat,” ujarnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem Achmad Hatari. Menurutnya, percuma pemerintah menyediakan pelatihan kerja saat ini karena tidak ada perusahaan yang mau menerima.
“Saat ini tidak ada permintaan lowongan pekerjaan yang terjadi adalah PHK. Maka lebih bijak itu dialihkan menjadi bansos bagi para buruh pekerja yang kena PHK,” imbuhnya.
MUBAZIR
Senada, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah agar Kartu Prakerja dihentikan karena mekanisme kerjanya disinyalir memboroskan uang negara. Ia berpendapat anggaran itu dialihkan untuk program penanganan Covid-19 bagi masyarakat kehilangan pekerjaan atau pun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Pemerintah harus mendengar masukan dari banyak pihak yang menyatakan bahwa program Kartu Prakerja bermasalah dari awal hingga tahap pelaksanaannya,” kata Guspardi.
Ia menjelaskan bahwa materi-materi yang diberikan dalam pelatihan online ini kurang tepat sasaran dan mubazir. Sebaiknya uang yang dianggarkan digunakan untuk keperluan mendesak bagi masyarakat seperti sembako.
“Sebaiknya batalkan saja program kartu prakerja ini dan alihkan anggarannya menjadi bantuan tunai langsung. Bantuan berupa uang tunai serta sembako lebih tepat diberikan kepada rakyat kecil, mengingat banyak masyarakat kelas bawah yang terancam kehilangan daya beli akibat kehilangan pekerjaan maupun pendapatan,” kata Guspardi.
Dengan berbagai sorotan dari anggota DPR RI tersebut sudah selayaknya pemerintah menimbang kembali untuk melanjutkan program tersebut.01/ Ym
