Press "Enter" to skip to content

MUI Soroti Masjid Ditutup Tapi Mal Dibuka, Ini Penjelasan Mahfud MD

Pemerintah terus mendapatkan kritikan dalam upaya melawan Corona. Terlebih dengan rencana melonggarkan PSBB demi menjalankan kembali roda ekonomi. Sejumlah mal telah dibuka, Bandara dan pasar dibuka sehingga menimbulkan kerumunan orang.

Majelis Ulama Indonesia menilai hal itu kontras dengan masjid-masjid yang tetap ditutup meski masih bulan Ramadhan. Shalat berjamaah baik shalat fardu maupun tarawih dilarang untuk digelar beramai-ramai di masjid dan berbagai musala di penjuru negeri.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD balik berkomentar. Menurutnya, semua aktivitas yang dibuka sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang diberlakkan pemerintah saat ini.

“Saya kira dibuka itu bukan melanggar hukum juga karena memang ada sektor, atau 11 sektor tertentu yang oleh undang-undang boleh dibuka dengan protokol,” tegasnya dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Kabinet.

Baca juga  MUI Tanggapi Sholat Jumat 2 Gelombang Ganjil-Genap

Ia mencontohkan dengan bandara yang sangat penting bagi pergerakan orang.
“Misalnya bandara untuk mengangkut orang karena keperluan dan tugas-tugas tertentu dan syarat-syarat tertentu, itu dibuka,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, pemerintah juga telah tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh semua orang, termasuk para pelaku usaha.
“Yang melanggar seperti IKEA itu juga ditutup, kagak ada (lagi),” sambungnya.

Selain itu, sebenarnya pihak pemerintah pusat bersama MUI maupun organisasi massa (ormas) Islam telah bersepakat untuk menutup masjid sementara waktu.
“Kita (pemerintah) dengan Majelis Ulama, NU, Muhammadiyah tidak ada perbedaan pandangan,” ujar Mahfud.

“Sama-sama di dalam surat yang dikeluarkan Majelis Ulama, NU, Muhammadiyah itu sama, agar orang salat di rumah,” jelasnya.
Hal ini disebabkan lebih banyak mudarat untuk melakukan aktivitas bersama di masjid.

Baca juga  Tingkatkan Pelayanan, Baznas Gandeng OJK

Oleh karena itu, ia menyangkal bahwa pemerintah tidak melakukan koordinasi dengan MUI maupun ormas Islam.
Bahkan, masing-masing ormas sudah mengumumkan panduan beribadah di rumah.

Mahfud sendiri menilai kekecewaan tersebut bukan mewakili MUI, tetapi pendapat pribadi.

“Itu kan pernyataan orang majelis ulama, bukan majelis ulamanya yang mengatakan,” komentar Mahfud.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mempertanyakan sikap pemerintah yang melarang penduduk berkumpul di masjid, tetapi tidak tegas melarang orang-orang yang berkumpul di bandara, tempat perbelanjaan hingga perkantoran saat pandemi virus corona (Covid-19).

Anwar menilai perbedaan sikap tersebut justru menjadi ironi di situasi seperti saat ini. Sebab usaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona menjadi tidak maksimal.
“Dimana di satu sisi kita tegas dalam menghadapi masalah, tapi di sisi lain kita longgar. Pemerintah hanya tegas melarang orang untuk berkumpul di masjid tapi tidak tegas dan tidak keras dalam menghadapi orang-orang yang berkumpul di pasar, di mall, di bandara, di kantor dan di pabrik-pabrik serta di tempat-tempat lainnya?,” kata Anwar dalam keterangan resminya, Minggu (17/5). Ym

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *