Pemerintah telah memutuskan menunggu keputusan haji dari Arab Saudi hingga 1 Juni 2020. Keputusan itu diambil setelah Kementerian Agama berkonsultasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Menteri Agama Fachrul Razi, menyampaikan, hingga saat ini selain menyiapkan sejumlah skenario, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya komunikasi dengan Arab Saudi terkait kemungkinan penyelenggaraan ibadah haji.
Pihaknya juga telah mengutus staf pada Konsulat Jenderal RI di Jeddah untuk mengecek persiapan haji di lapangan. “Berdasarkan pantauan di lapangan, di Arafah memang ada persiapan pendirian tenda, tetapi progresnya agak lambat,” ungkapnya Selasa (19/5).
Hal serupa terjadi di Muzdalifah dan Mina. Tidak ada kegiatan yang signifikan di sana.
“Namun, kami juga (persiapan) sangat mendesak. Kloter pertama kan rencananya akan diberangkatkan 26 Juni. Jadi kan enggak lama lagi,” tuturnya.
Hal serupa terjadi di Muzdalifah dan Mina. Tidak ada kegiatan yang signifikan di sana.
“Namun, kami juga (persiapan) sangat mendesak. Kloter pertama kan rencananya akan diberangkatkan 26 Juni. Jadi kan enggak lama lagi,” tuturnya.
Dia menambahkan, pemerintah terus mempersiapkan segala kemungkinan dengan sebaik-baiknya. Salah satu yang tengah dipersiapkan pemerintah adalah protokol kesehatan penyelenggaraan ibadah haji. Pertimbangan istithaah kesehatan jemaah misalnya, bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan jemaah akan dapat diberangkatkan.
“Kami akan memberlakukan seleksi (pemberangkatan) dari aspek lain, misalnya kerentanan dari penularan penyakit. Ini tentu dasarnya adalah dari institusi kesehatan,” ujarnya.
Menurut Menag ini dilakukan untuk mengantisipasi agar jemaah tidak terjangkit penyakit saat pelaksanaan ibadah haji yang kemungkinan besar digelar dalam situasi pandemi global Covid-19.
“Dokter yang bertanggung jawab akan menentukan, bahwa si A tidak bisa berangkat karena situasinya demikian, dan sangat rentan penularan penyakit,” tutur Menag. ym
