Press "Enter" to skip to content

Syarat Rumah Ibadah Dibuka, Wajib Memiliki Surat Bebas Corona

Rumah ibadah wajib memiliki surat keterangan bebas Corona (Covid-19). Hal ini disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi usai menerbitkan Surat Edaran tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah selama masa pandemi virus corona(Covid-19).

Dalam Surat Edaran bernomor SE 15 Tahun 2020 itu diatur syarat bagi rumah ibadah untuk kembali dibuka, salah satunya adalah kewajiban bagi rumah ibadah untuk mendapat surat keterangan bebas dari Covid-19.

“Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka R-Naught/RO dan angka Effective Reproduction Number/RT, berada di Kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19,” kata Fachrul Razi di Gedung BNPB, Sabtu (30/5/2020).

Hal itu, kata Menag, ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansi terkait di daerah masing-masing.

Baca juga  Partai Baru Amien Rais Jadikan Alquran sebagai Acuan Moral

BISA DICABUT

Menag mengingatkan surat keterangan bisa dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.

“Sanksi pencabutan itu dilakukan agar pengurus rumah ibadah juga ikut proaktif dan bertanggungjawab dalam menegakkan disiplin penerapan protokol Covid-19,” imbuhnya. 

MENGAJUKAN PERMOHONAN

Untuk mendapatkan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19, kata Menag, pengurus rumah ibadah dapat mengajukan permohonan surat keterangan secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tingkatan rumah ibadahnya. 

Adapun rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, pengurus dapat mengajukan surat keterangan aman Covid-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.

Baca juga  Muhammadiyah Luncurkan Alat Ukur Kesehatan Fisik dan Psikis

SE rumah ibadah ini juga mengatur kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah. Ada 11 kewajiban yang diatur. Diantaranya menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah; melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah; membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

“Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu di atas 37,5°C dengan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah,” lanjut Menag.

Surat edaran ini berlaku bagi setiap rumah ibadah berdasarkan situasi riil terhadap pandemi Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status Zona yang berlaku di daerah. 

Baca juga  Korsel Gagal New Normal

“Meskipun daerah berstatus Zona Kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/kolektif,” tegas Menag. 01/Bagus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *