Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri di kabinet untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan transparan.
Selain itu,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dilakukan secara hati-hati. Hal itu perlu dilakukan demi menekan risiko moral (moral hazard).
“PEN harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan mampu mencegah terjadi risiko moral hazard,” tutur Jokowi dalam video conference, Rabu (3/6/2020).
BANTUAN KEJAKSAAN AGUG
Untuk itu, ia meminta bantuan dari Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memantau implementasi PEN di tengah pandemi virus corona. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bisa dilibatkan dalam program pemulihan ekonomi yang diselenggarakan pemerintah.
“Jika diperlukan KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan,” terang Jokowi.
Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp641,17 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Jumlah tersebut melonjak dari rencana sebelumnya yang sebesar Rp491,55 triliun. 01/Bagus
Be First to Comment