Press "Enter" to skip to content

Minta Pernyataannya Tak Disalahartikan, Ini Klarifikasi Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain

Tagar #PecatTengkuzulDariMUI yang mendesak MUI memecat Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain soal  sempat menjadi trending. Itu bermula dari pernyataan Tengku Zulkarnain soal Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin, viral di media sosial. Tengku Zul ditanyakan mengapa saat Pilpres 2019 dia dan kawan-kawan tak ikut Ma’ruf Amin yang notabene Ketum MUI. Tengku Zul menjawab dengan menyebut MUI amat cair.

Tengku Zul kemudian mengaku diminta Ma’ruf Amin membantunya. Dia memilih tidak ikut gerbong Ma’ruf karena ada Jokowi dan baru akan banyak membantu Ma’ruf Amin jika Jokowi wafat. Dia tak cocok dengan Jokowi karena ada PDIP di belakangnya.

BEDA KONTEKS

Baca juga  Cegah Moral Hazard, Jokowi Minta Program PEN Secara Transparan

Kepada wartawan Selasa (23/6/2020), Tengku Zul meminta pernyataannya dalam wawancara dengan Refly Harun itu tak disalahartikan.

“Pernyataan saya itu di wawancara Refly Harun itu tolong jangan dipelintir. Itu adalah pertanyaan tentang kampanye 2019 yang lalu kenapa saya tidak mendukung Presiden Jokowi dan cawapres Yai Maruf Amin? Padahal sama-sama MUI dan beliau adalah ketua umum MUI,” ujar Tengku Zul kepada wartawan, Selasa (23/6/2020).

Tengku Zul kembali menegaskan bahwa pernyataanya itu adalah dialog dengan Ma’ruf Amin. Dia mengatakan bahwa pernyataan itu bukan untuk saat ini. “Jadi konteksnya saat itu adalah dialog sebenarnya antara saya dengan Yai Maruf Amin saat saya diminta membantu kampanye beliau tahun 2019. Bukan konteks Saat Ini. (Silakan perhatikan lagi wawancaranya baik-baik),” kata dia.

Baca juga  Karena Convid-19, Haji Tahun Ini Diperkirakan Ditiadakan

SEPAKAT JOKOWI-MA’RUF

Tengku Zul mengatakan bahwa dirinya dan MUI sepakat bahwa Jokowi-Ma’ruf amin adalah pemerintah yang sah. Dia menyebut pernyataan itu sudah final.

“Adapun sikap kami saat ini Saya dkk (dan kawan-kawan-red) di MUI solid dan sama sepakat, yakni mengakui bahwa Presiden Jokowi dan KH Maruf Amin sebagai Kepala Negara dan Wakli Presiden yang SAH. Tidak ada beda pendapat akan hal ini di MUI sampai saat ini,” tutur Tengku Zul.

Sedangkan, Tengku Zul menyebut akan mengkritisi kebijakan pemerintah apabila dinilai kurang tepat. Tengku Zul juga mencontohkan penolakannya terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Hanya saja bila ada kebijaksanaan yang dirasa kurang tepat atau salah maka saya pribadi akan mengkritiknya. Bahkan MUI pun akan mengkritik secara kelembagaan jika ada yang dianggap salah atas kebijaksanaan yang ada. Saat ini misalnya RUU HIP. MUI seluruh NKRI sepakat menolaknya,” jelasnya. ym

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *