Press "Enter" to skip to content

Data 279 Juta BPJS Kesehatan Bocor, DPR Desak RUU PDP Disahkan

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan mengatakan bocornya data 279 juta penduduk yang tergabung dalam BPJS Kesehatan seharusnya menjadi momentum pengesahan rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

JUAL BELI DATA

Menurutnya, dengan pengesahan aturan hukum itu, maka data penduduk Indonesia diharapkan aman agar tidak bocor dan diperjualbelikan di masa mendatang.

“Saya desak agar deadlock RUU PDP segera disahkan, data kesehatan WNI sangat penting dan rahasia. Harus dijaga dengan ekstra ketat tidak boleh bocor sekecil apapun,” kata Farhan dalam keterangan tertulis, Jumat (28/5/2021).

Dia mengatakan data warga negara apalagi di sektor kesehatan menjadi barang yang sangat strategis, apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini. Dia pun menyayangkan kebocoran 279 juta data WNI yang bahkan diperjualbelikan secara daring.

Baca juga  Jelang Idul Fitri, Stok Gula di Surabaya Langka

Oleh karena itu, menurutnya, harus ada penelitian dan investigasi lanjutan mengapa peretas menyasar data BPJS Kesehatan. Bukan tidak mungkin, kata dia, peretasan ini juga berkaitan dengan vaksin dan sindikat obat-obatan.

“Di masa pandemi, BPJS Kesehatan pasti menyimpan data pasien Covid-19. Sangat mungkin, data yang dicuri itu berkait dengan vaksin atau sindikat obat-obatan,” kata Farhan.

ORANG DALAM TERLIBAT

Dia bahkan menyebut ada kemungkinan keterlibatan ‘orang dalam’ berkaitan dengan peristiwa ini. Farhan mengimbau agar kompetensi IT harus dievaluasi karena data warga negara merupakan sektor strategis.

“Data kesehatan WNI sangat strategis. Mesti dianalisis dengan teliti mengapa peretas menyasar BPJS yang bagi orang awam mungkin tidak penting. Perlu diteliti kemungkinan orang dalam terlibat dalam peretasan,” tambahnya. Bagus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *