Dirjen Penyelenggara Haji Umrah Kementerian Agama RI mengadakan pertemuan dengan 8 asosiasi penyelenggara umrah haji pada Senin siang (22/11).
Dari pertemuan itu ada 13 poin yang dibahas. Diantaranya yakni pembukaan visa umrah dan keberangkatan jamaah pada Desember mendatang.
Anggota Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) H Baluki Ahmad menyebut, pertemuan itu digelar secara virtual.
“Betul di jam.13.00 WIB semua Assosiasi yang diikuti oleh masing-masing Ketumnya dan Sekje. Melaluu Zoom dengan Dirjen PHU dan Dirbina,” ungkapnya kepada majalahnurani.com.
Meski demikian, Baluki yang juga mantan Ketua Umum HIMPUH tersebut menyebut bahwa hasil pertemuannya juga akan dikaji ulang.
“Kesimpulannya seperti di atas walau ini masih harus di kaji ulang oleh kawan-kawan Assos besok,” tegasnya.
Berikut hasil pertemuan Dirjen PHU – 8 Asosiasi
- Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia (KSA) sangat menginginkan kehadiran lebih banyak tamu-tamu Allah di Mekkah dan Medinah, khusudnya jamaah Indonesia.
- Masih terdapat 5 negara dengan jumlah jamaah besar ( termasuk Indonesia ) namun masih belum dibuka akses masuk ke KSA, untuk menghindari lonjakan jamaah masuk ke KSA dalam jumlah besar serta bersamaan.
- Ketika penyelenggaraan Umrah dibuka kelak, KSA mengharapkan jamaah Indonesia senantiasa mentaati protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19, terlebih yang ditentukan oleh otoritas berwenang di KSA. Dimana pada penyelenggaraan Umrah sebelumnya telah ditemukan penggunaan dokumen palsu (bukti PCR tes) oleh jamaah asal Indonesia.
- Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenag RI sebagai leading sector, sudah menyiapkan One Gate Policy (bersifat temporer). Dengan skenario, keberangkatan (sementara) melalui bandara Soetta saja, dilakukan screening kesehatan terlebih dahulu 1×24 jam sebelum jamaah berangkat ke Saudi. Untuk semaksimal mungkin tercapai zero incident terkait pelanggaran prokes.
- Pelaksanaan Haji kelak protokolnya akan sama dengan protokol kesehatan Umrah saat ini.
- Terkait vaksinasi, KSA sendiri sedang giat melakukan booster (vaksin ke 3) untuk penduduknya sebagai langkah antisipatif.
- Jamaah Umrah yang diizinkan berangkat adalah yang sudah melakukan vaksin Covid19 dosis penuh.
- Dirjen PHU menyampaikan jemaah Umrah dengan vaksin diluar yang disetujui KSA (yang disetujui adalah : AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson) tetap akan dilakukan karantina 3D/2N di Saudi Arabia.
- Kemungkinan besar KSA akan menunjuk / mereferensikan pihak pelaksana PCR tes.
- Terkait keberangkatan, skenario disiapkan hingga April 2022. KSA menunggu rencana keberangkatan 2 bulan pertama dari pemerintah Indonesia dan akan dilakukan koordinasi bipatried antara pemerintah Indonesia dan pemerintah KSA.
- Direncanakan awal Desember 2021 sudah dapat dimulai proses pemvisaan (visa Umrah), diharapkan minggu ke 2 Desember 2021 Umrah sudah dapat dimulai bagi jamaah asal Indonesia.
- Akan dilakukan simulasi/evaluasi penyelenggaraan Umrah selama 1 bulan.
- Besok, Selasa (23/11) akan dilanjutkan rapat koordinasi teknis persiapan penyelenggaraan Umrah di Kemenag melibatkan 8 asosiasi termasuk Himpuh.
Dihimbau angota Himpuh untuk tidak menerima pendaftaran / penerimaan pembayaran dari calon jamaah Umrah hingga ada kejelasan tentang teknis perjalanan.
Mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian agar perjuangan Menteri Agama RI, Dirjen PHU, Dirbina dan seluruh pihak yang terlibat membuahkan hasil maksimal untuk kita semua, direncanakan siang ini delegasi akan bertemu Menteri Haji dan Umrah KSA. Bagus
