Kapolresta Mojokerto gerak cepat dalam penanganan dan antisipasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang pada hewan ternak. Salah satunya dengan melakukan identifikasi tingkat desa jauh lebih komplit.
“Kami perintahkan kepada Bhabinkantibmas, Babinsa dan Kepala desa untuk melakukan identifikasi lebih detail terhadap warganya yang berkegiatan beternak sapi,” ujarnya di sela-sela mendampingi kunjungan Gubernur Jawa Timur di Lokasi Peternakan Lembu Makmur Dusun Mayarsari, Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Rabu (11/5/2022) sore.
AKBP Rofiq juga berharap agar masyarakat mengikuti SOP dari dinas terkait, antara lain mengikuti vaksinasi sapi oleh Dinas Peternakan, mengikuti himbauan oleh petugas PPL di lapangan yang berkaitan dengan memperhatikan kebersihan kandang supaya sapinya sehat, serta menambahkan vitamin yang dianjurkan. Jika kemudian sudah teridentifikasi semuanya dalam kondisi sehat, pihaknya kemungkinan akan membantu proses penjualan sapi dari dari peternak yang rutin melakukan penjualan sapi.
“Saya sampaikan masyarakat tidak perlu termakan berita hoax bahwa nantinya sapi yang terpapar PMK harganya jauh lebih murah, kemudian berbondong-bondong menjual sapi dengan harga yang murah, ini akan merugikan warga masyarakat sendiri,” ungkap AKBP Rofiq.
Soal pengawasan sapi-sapi yang akan masuk ke wilayah kabupaten Mojokerto, khususnya di wilayah utara sunagi, AKBP Rofiq memerintahkan kapolsek-kapolsek untuk mengambil langkah-langkah dan mengoptimalkan Bhabinkantibmas, Babinsa dan Kepala Desa untuk mengidentifikasi sapi-sapi yang akan dimasukkan ke Kabupaten Mojokerto.
Masih kata AKBP Rofiq, tentang penyekatan, lebih ditujukan dalam memberikan atensi terhadap mobilisasi sapi. Jika pada identifikasi yang tadinya sapi lewat hanya dicek sopirnya, kini kondisi sapinya juga akan dicek. Ia berharap nantinya dari dinas terkait bisa menerbitkan surat sertifikasi sapi yang sudah dilakukan pengecekan tidak terpapar virus PMK.
“Saya betrharap SOP yang kita terapkan sesuai himbauan Kapolda Jawa Timur dilaksanakan dengan baik, sehingga yang menjadi kebijakan Gubernur bisa terlaksana dengan baik,” pungkas AKBP Rofiq. Ym
