Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto menggelar dialog interaktif tentang etika peliputan pemilihan umum, di smart room Satya Bina Karya (SBK) kantor Pemkab Mojokerto, Kamis (30/11/2023).
Kegiatan ini banyak mengupas peranan dan posisi media dalam melakukan aktifitas peliputan pemilu 2024 sehingga menghasilkan kondusifitas dan hasil pemilu yang berkualitas.
Hadir sebagai narasumber Kajari Kabupaten Mojokerto Endang Tirtana, Kasat Intel Polres Mojokerto Kota Iptu Pujiono, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Mojokerto Jainul Arifin, serta Ketua Masyarakat Pemantau Pemilu (Mapilu) PWI Jatim Machmud Suhermono.
Puluhan peserta yang hadir terdiri jurnalis media cetak, online, dan televisi, serta pegiat media sosial di Mojokerto Raya. Turut hadir dalam acara tersebuf Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Sekdakot Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo dan perwakilan Polres Mojokerto.
Dalam sambutannya, Gaguk mengungkapkan peran strategis media sebagai penyampai informasi. Ia juga menyinggung fungsi pengawasan media terhadap penyelenggara pemilu.
“Saya yakin teman-teman jurnalis mampu menyampaikan itu dengan bersikap independen,” katanya.
Dialog yang dipandu moderator Mochammad Chariris berlangsung cair sejak pukul 13.30. Kajari Endang dalam paparanya menyatakan media memegang peran penting selama penyelenggaraan pemilu. Yakni sebagai penyampai informasi sosialisasi, penangkal hoaks, edukasi, hingga pengawas pelanggaran.
“Bukan hanya edukasi, tapi juga mengawasi,” ucapnya.
Sementara itu, Machmud selaku perwakilan PWI Jatim menyampaikan poin-poin penting terkait peran penting pers dalam mendukung pemilu berkualitas. Antara lain memberi pendidikan tentang demokrasi dan pemilu sekaligus edukasi agar terhindar dari informasi keliru.
“Termasuk menyediakan informasi tentang tahapan perkembangan pemilu, partai dan para kandidat, serta mencegah disintegrasi akibat politik identitas dan lainnya,” papar Wakil Ketua PWI Jatim tersebut.
Dalam menjalankan peran itu, media harus patuh pada kode etik jurnalistik. Antara lain yakni prinsip independensi pers dan wartawan, imparsialitas atau ketidakberpihakan pada kubu tertentu, serta keberimbangan informasi. Poin-poin ini juga menjadi perhatian Jainul dari KPU. Media harus memberi porsi pemberitaan berimbang dengan ketentuan-ketentuan tertentu selama masa kampanye yang saat ini berlangsung.
Sementara itu Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengharapkan peran insan pers dalam menjaga kekondusifan di tengah masyarakat. Terlebih selama momen pemilu.
“Saya titip ke panjenengan semua saja, dalam masa-masa pemilu ini tidak hanya menjadi perwarta tapi juga bagaimana masyarakat kita tidak terbelah,” pintanya.
Dialog interaktif ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara panelis dengan peserta. Di akhir acara ditutup dengan ikrar dan penandatanganan deklarasi damai Pemilu 2024. Ym
