Pemerintah kota (Pemkot) Mojokerto menggelar Ngopi Bareng Dewan Pers yang bertempat di halaman Rumah Rakyat, jl Hayam Wuruk no 50, Kota Mojokerto, Jumat (7/6/2024) malam.
Diskusi tentang dunia pers tersebut dilaksanakan dalam rangkaian HUT ke-106 Kota Mojokerto. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan ratifikasi Pers ATmaji Sapto Anggoro, Kepala Diskominfo Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin, Ketua umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Pj Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro.
Ninik Rahayu menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Kepres nomor 32 tahun 2024 tentang Publisher Rights sebagai bentuk tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas.
“Ada 2 tujuan utama Kepres tersebut, yakni untuk menjaga ekosistem pers yang sehat dengan memberikan nilai hiburan, edukasi dan kontrol sosial yang bertanggungjawab, dan memberikan nilai ekonomi dari perusahaan platform dan perusahaan pers,” terangnya.
Ninik juga mengatakan bahwa Kepres tersebut juga meminta kepada platform digital untuk melakukan desain algoritma yang sehat.
“Dengan adanya algoritma yang begitu cepat, terkadang berita tidak berkualitas justru menjadi pilihan masyarakat sehingga akhirnya menyesatkan, dalam kepres tersebut nantinya perusahan platform diminta melakukan desain algoritma yang sehat,” terangnya.
Sementara itu Atmaji Sapto Anggoro mendorong semua perusahaan pers untuk melakukan verifikasi dewan pers. Di dalam perpres 32 2024 jelas disebutkan yang bisa memenhui untuk bekerjasama dengan platform itu adalah mereka yang terverifikasi di Dewan pers.
“Itu amanat dari Prepres, bagaimana supaya teman-teman media memenuhi ekosistem media di Indonesia semakin bagus, tidak hanya dari sisi konten namun juga bisnisnya,” terangnya.
Sapto mengatakan, sejauh ini DKI Jakarta memiki media yang paling banyak melakukan verifikasi dewan pers. Selanjutnya Kepulauan Riau, Jawa Timur, Riau, dan Bengkulu.
“Mengapa luar jawa (Riau dan Bengkulu) banyak mengajukan verifikasi? Karena mereka dalam Perda-nya mencantumkan yang berhak kerjasama itu media dengan terverifikasi dewan pers. Mungkin bisa dielaborasi, disini mungin bisa dikoreksi dan diperbaiki ke depannya nanti, kita tidak mempersulit, untuk verifikasi itu gratis,” pungkasnya.
Sementara itu Hendry Ch Bangun, Ketua PWI Pusat mengatakan pentingnya awak media memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sehingga terciptanya standar kompetensi wartawan.
“Ini perlu ada ukuran yang standar wartawan dari Aceh sampai Papua, sehingga rekrutmen perusahaan pers sama. Dia menjadi standar di perusahaan pers, artinya kalau mau jadi redaktur maka minimal punya kompetensi Madya, itu berkaitan dengan kedudukan struktural,” katanya.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan launching Klinik Hoaks oleh Pemkot Mojokerto. Sherlita Ratna Dewi Agustin, Kepala Diskominfo Jawa Timur menbatakan, Indeks kemerdekaan pers di Jawa Timur mencapai 76.55, atau lebih tinggi dari nasional yang hanya 71,57. Namun indeks kemerdekaan pers yang tinggi juga terkadang menyisakan kesimpangsiuran dari masyarakat tentang kebenaran suatu konten berita.
Maka hal itu menjadi cikap bakal Klinik Hoaks yang diprakarsai oleh Diskominfo Jawa Timur untuk memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tentang benar tidaknya suatu berita.
“Maka kami hadirkan klinik haoks, semangat awalnya menginformaksi kepada masyarak secara cepat tentang covid. Namun dalam perkembangannya bisa dibuat menjadi 2 arah, jadi masyarakat bisa bertanya kebenaran konten berita. Kami tidak mau ini hanya ada di Jawa Timur, tetapi juga dipakai oleh Kabupaten dan kota di Jawa Timur,” terangnya.
Sementara itu Pj wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro menyampaikan dengan adanya klinik hoaks ini dapat menjaga Kota Mojokerto ini tetap kondusif. Membantu masyarakat menyaring informasi yang diterima khusus di tahun politik saat ini.
“Pemilu merupakan instrumen yang dilegalkan untuk membelah persepsi masyarakat. Oleh karena itu selain klinik hoaks saya harapkan teman-teman pers ke depan ketika memberikan sebuah pemberitaan tolong suasana yang sudah dibangun dengan teduh damai bisa tetap terjaga,” kata Mas Pj, sapaan akrabnya.
Mas Pj menambahkan bahwa kesuksesan Pilpres Februari lalu juga ada peran pers.
“Pilpres lalu amat sangat kondusif dan berkualitas, partisipasi masyarakat sudah menjadi hampir 90% dan ini adalah kerja kolaboratif semua pihak termasuk pihak pers,” tutur Mas Pj.
Kepala Diskominfo Kota Mojokerto Santi Ratnaning Tias menyampaikan bahwa klinik hoaks ini merupakan replikasi dari klinik hoaks milik Diskominfo Provinsi Jawa Timur.
“Melalui klinik hoaks inilah masyarakat dapat mengecek kebenaran dari suatu informasi serta melakukan permohonan klarifikasi informasi,” kata Santi. (ym)
