PT Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter Wilayah 8 Surabaya menggencarkan Kampanye anti pelecehan. Sebagai upaya untuk menekan tindakan terhadap pelecehan dan kriminalitas di dalam transportasi publik, khusunya Kereta Api.
Bertajuk “Sosialisasi Stop Pelecehan di Transportasi Publik” kampanye tersebut digelar di Stasiun Gubeng Lama dihadiri oleh Direktur Operasi dan Pemasaran KAI. Commuter, Broer Rizal, Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang.
Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Operasi dan Pemasaran KAI.Commuter, Broer Rizal, upaya kampanye ini sebagai bentuk untuk mengurangi trend pelecehan seksual di Transportasi Kereta Api (KA) yang semakin tahun semakin meningkat.
“Untuk tahun 2024 ini, dari akumulasi data laporan KAI commuter tindak pelecehan seksual tangkap tangan oleh petugas baik di stasiun ataupun di commuter line dari Januari sampai dengan Agustus sebanyak 30 kasus sedangkan laporan masuk melalui media sosial diangka 13 kasus,” kata Broer Rizal saat gelar konferensi pers, Kamis (22/8) di Stasiun Gubeng Lama.
“Dengan tindakan kriminalitas ini kami lanjutkan ke dalam proses pihak kepolisian,” imbuhnya.
Ia menekankan, dengan kampanye ini, diharapakan bisa menciptakan lingkungan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi semua pengguna. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen KAI Commuter untuk mencegah dan menangani segala bentuk pelecehan di transportasi publik, khususnya Commuter Line,” tandasnya.
Ia membeberkan, dalam pencegahan tindak pelecehan seksual di transportasi publik tersebut, KAI Commuter sudah memiliki sistem Analytic Recognition (CCTV Analytic), yakni sistem CCTV yang dapat mengidentifikasi melalui rekaman wajah pelaku tindak pelecehan maupun tindak kriminal lainnya yang sudah menjadi database pada sistem.
“Dengan sistem ini, dapat mencegah pelaku melakukan tindak pelecehan dan tindak pidana lainnya di Commuter Line,” pungkas Broer Rizal. (Bagus)
[22/8, 19.18] Bagus Majalahnurani: OJK Canangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dalam rangka mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia.
Pencanangan GENCARKAN dengan tema “Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045” dilaksanakan sekaligus memperingati Hari Indonesia Menabung (HIM) Tahun 2024 digelar di JiExpo Kemayoran, Jakarta, dan dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, jajaran Dewan Komisioner OJK, Komisi XI DPR RI Indah Kurnia, serta Pimpinan dan Asosiasi Industri Jasa Keuangan.
Selain itu, kegiatan pencanangan juga diikuti oleh lebih dari 1.300 peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM dan anggota komunitas lainnya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa program GENCARKAN disiapkan sebagai upaya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengorkestrasi gerakan secara nasional guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Mahendra, program GENCARKAN juga mengacu pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 yang diselenggarakan OJK bersama BPS yang menyebutkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini sebesar 75,02 persen, sementara itu indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen.
“Hasil SNLIK 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Kami meyakini bahwa penguatan keduanya adalah kunci untuk meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar, yang akan berdampak pada pengembangan sektor jasa keuangan, termasuk peningkatan penyaluran pembiayaan. Jika ini kita dorong terus maka memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Mahendra, Kamis (22/8).
Selain itu, OJK juga melihat masih maraknya aktivitas keuangan ilegal dan judi online serta kelompok masyarakat rentan keuangan yang perlu mendapat perhatian khusus seperti kaum perempuan, pemuda dan pelajar, UMKM, masyarakat 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar), serta kelompok disabilitas dan pekerja migran Indonesia.
Untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang semakin progresif serta untuk melindungi masyarakat, diperlukan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha jasa keuangan untuk berkolaborasi menjalankan GENCARKAN secara masif dan merata di seluruh daerah.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang juga bertindak selaku Ketua Harian DNKI menyampaikan bahwa GENCARKAN ini merupakan salah satu wujud nyata dari bentuk kolaborasi dan koordinasi pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Airlangga juga mengapresiasi inisiasi Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat terobosan percepatan dan pemerataan literasi dan inklusi keuangan melalui program GENCARKAN.
“DNKI selalu dan bersama dengan OJK mendorong semua pihak, semua Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, industri, masyarakat, akademisi, serta media untuk berpartisipasi, berkolaborasi, untuk mensukseskan program Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan ini. Selanjutnya, kami yakin bahwa literasi dan inklusi keuangan akan membantu jutaan masyarakat kita untuk bisa lepas dari kemiskinan dan juga tentu pada akhirnya akan mengubah kemajuan perekonomian Indonesia,” kata Airlangga.
Target Inklusi 98 Persen
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa dari sisi literasi keuangan, program GENCARKAN diharapkan dapat menjangkau seluruh Kabupaten/kota dan menyasar seluruh kelompok prioritas dengan dukungan jaringan kantor PUJK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
“Program GENCARKAN juga mendorong lahirnya 2 Juta Duta dan Agen Literasi dan Inklusi Keuangan yang dapat memberikan multiplier effect melalui beragam kegiatan edukasi keuangan bagi masyarakat luas. Program GENCARKAN juga akan dilakukan secara multikanal sehingga diharapkan dapat menjangkau hingga 50 juta rakyat Indonesia,” kata Friderica.
Melalui program GENCARKAN, ditargetkan pada tahun 2025 sebanyak 90 persen pelajar Indonesia telah memiliki tabungan. Selanjutnya, melalui tabungan Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), diharapkan sebanyak 2,5 juta kelompok mahasiswa dan pemuda telah memiliki rekening. Progam ini juga turut mendorong pembukaan akses kredit UMKM melalui program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) sehingga dapat menjangkau 1,6 juta debitur; serta mengakselerasi penggunaan produk keuangan oleh 30 persen kelompok penyandang disabilitas.
“End-state yang kita harapkan melalui Program GENCARKAN ini adalah indeks inklusi keuangan Nasional dapat mencapai 98 persen pada perayaan Indonesia Emas tahun 2045,” kata Friderica. (Bagus)
