Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta agar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membatalkan muktamar yang digelar di Bali 24-25 Agustus 2024. Ketua PBNU Habib Umarsyah khawatir Muktamar PKB menimbulkan gesekan karena ia mengeklaim banyak elemen masyarakat Bali yang menolak muktamar diselenggarakan. “Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar elemen masyarakat,” kata Habib Umarsyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8). Umarsyah mengatakan, Penolakan pelaksanaan Muktamar PKB ke VI datang dari Poros Pemuda Pariwisata, Budayawan Bali, serta Pemuda Bali kemarin.
Sementara itu, di tempat terpisah, wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak boleh melarang gelaran Muktamar VI PKB yang berlangsung di Bali hari ini. Ia menyebutkan, mestinya PBNU tetap menghargai posisinya sebagai organisasi massa (ormas) dan menghindari politik praktis. “Itu pernyataan pribadi atau atas nama PBNU? Setahu saya itu pernyataan pribadi,” ujar Huda dalam jumpa pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8). “Karena kalau itu (sikap) PBNU, maka PBNU itu tidak boleh berpolitik praktis, apalagi melarang-larang. Itu tidak tepat. Itu menyalahi AD/ART PBNU,” sambung dia. (nch)
