Telat Notifikasi, KPPU Denda PT Morula Indonesia Rp 10 Miliar

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda kepada PT Morula Indonesia sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) atas keterlambatan
dalam pemberitahuan (notifikasi) transaksi akuisisi yang dilakukannya atas PT Medika Sejahtera Bersama.

Hal tersebut mengemuka dalam Sidang Majelis Pembacaan Putusan atas Perkara Nomor
10/KPPU-M/2024 tentang Dugaan Pelanggaran terkait Keterlambatan Pemberitahuan
Pengambilalihan Saham PT Medika Sejahtera Bersama oleh PT Morula Indonesia hari ini di Kantor KPPU Jakarta.

Sidang Pembacaan Putusan ini dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Mohammad Reza didampingi oleh Eugenia Mardanugraha dan Hilman Pujana sebagai Anggota Majelis Komisi.
Sebagai informasi, perkara ini bermula dari akuisisi yang dilakukan PT Morula Indonesia atas
99,9% saham PT Medika Sejahtera Bersama pada 7 April 2022 dengan nilai akuisisi sebesar Rp38.995.557.580 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Baca juga  Parade Lokomotif KAI Daop 8 Raih Rekor MURI

PT Morula Indonesia merupakan anak usaha PT
Bundamedik Tbk, pengelola Rumah Sakit Bunda, yang bergerak di bidang layanan fertilitas baik
sendiri atau melalui anak usaha yang berlokasi di Jakarta, Depok, Bandung, Makassar, Tangerang,
Padang, Surabaya, Pontianak, Yogyakarta dan Tangerang Selatan. Sementara PT Medika
Sejahtera Bersama merupakan pengelola Rumah Sakit Ibu Anak Pusura Tegalsari yang berlokasi
di Surabaya, Jawa Timur.

Transaksi akuisisi tersebut menurut Majelis Komisi berlaku efektif secara yuridis pada
tanggal 25 April 2022. Dengan aset gabungan yang melebihi ketentuan wajib notifikasi, PT Morula Indonesia seharusnya menyampaikan notifikasi ke KPPU 30 (tiga puluh) hari sejak transaksi tersebut efektif secara yuridis. Terdapat penambahan waktu perhitungan kewajiban notifikasi menjadi 60 (enam puluh) hari sejalan dengan peraturan relaksasi yang dikeluarkan KPPU di masa pandemi. Sehingga PT Morula Indonesia harusnya paling lambat menyampaikan notifikasi kepada
KPPU pada tanggal 28 Juli 2022, namun baru dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2022.

Baca juga  Parade Lokomotif KAI Daop 8 Raih Rekor MURI

“Dengan demikian, PT Morula Indonesia dinyatakan terlambat 54 (lima puluh empat) hari kerja dalam melakukan notifikasi,” ungkap Mohammad Reza, kemarin.

Berdasarkan fakta dan bukti persidangan, Majelis Komisi memutus PT Morula Indonesia
secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP No. 57
Tahun 2010, dan menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Pembayaran denda tersebut wajib dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). (Bagus)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed