Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mempersiapkan penyaluran bantuan sosial (Bansos) bagi guru non ASN dan non sertifikasi melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Program ini akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran.
Pada rapat koordinasi di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (26/2), Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menekankan pentingnya integrasi data dalam satu pintu.
“Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2).
Di sisi lain, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa proses pemadanan data guru membutuhkan komunikasi dua arah dengan Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag). Pemadanan tersebut mencakup berbagai informasi penting seperti nama, NIK, status sertifikasi, dan status kepegawaian.
“BPS memiliki tugas melakukan pembinaan data sektoral. Ke depan kita arahkan kementerian harus melengkapi datanya,” kata dia.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemadanan nama-nama calon penerima Bansos akan diperiksa kesesuaiannya dengan DTSEN. Hal ini memungkinkan pendeteksian data ganda yang dapat langsung diverifikasi melalui NIK tunggal di DTSEN.
“Dengan DTSEN kita bisa bersihkan dan buat lebih bagus,” katanya. (Bg)
