Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pemerintah daerah (pemda) untuk memberantas aksi premanisme ormas yang kerap menarik pungutan liar (pungli).
Rosan menegaskan pihaknya telah mengantongi aduan langsung dari investor, walau ia tak merinci pihak mana saja yang diganggu aksi tak terpuji organisasi kemasyarakatan (ormas).
“Kami berkoordinasi dengan Kapolri (Listyo Sigit) dan juga dengan pemerintah daerah untuk memastikan hal-hal ini (premanisme ormas) jangan terjadilah gitu,” ungkapnya usai Konferensi Pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Selasa (29/4).
“Karena ini (premanisme ormas) memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk. Jadi, kami pun benar-benar memantau langsung,” tegas Rosan.
Bahkan, Rosan menegaskan tak cuma berkoordinasi dengan Polri. Ia memerintahkan timnya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengurus masalah premanisme ormas bersama polisi di tingkat daerah, meliputi Polda, Polres, sampai Polsek.
“Kami sudah berkoordinasi (dengan aparat penegak hukum) untuk memastikan hal-hal ini tidak boleh terjadi lagi,” tutupnya.
Aksi premanisme masih kuat, bahkan merongrong kawasan industri. Ormas-ormas tersebut tak malu-malu meminta ‘jatah preman’ kepada para pengusaha atau investor.
Pabrik mobil listrik BYD sampai Vinfast di Subang, Jawa Barat menjadi korban teranyar aksi premanisme ormas. Walau demikian, tak disebut ormas mana yang terlibat dalam insiden tersebut. (Bg)
