Pembentukan Kabinet Bayangan oleh Koalisi Masyarakat Sipil belakangan ini menyedot perhatian publik. Fenomena tersebut dinilai bukan sekadar gerakan politik biasa. Melainkan sebuah eksperimen komunikasi publik di tengah meredupnya fungsi checks and balances formal.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Suko Widodo Drs MSi, menilai hadirnya Kabinet Bayangan merupakan langkah simbolik yang cerdas dalam mencari saluran aspirasi alternatif.
Simbol Politik dan Tantangan Elitisme
Menurut Suko, penggunaan istilah kabinet dan bayangan memiliki daya tawar yang kuat di ruang publik. Simbol ini secara langsung menegaskan fungsi pengawasan dan penawaran alternatif kebijakan di luar institusi resmi.
“Pesan politiknya cukup jelas. Ketika mekanisme checks and balances formal dinilai belum optimal, masyarakat sipil hadir membawa kanal pengawasan alternatif. Namun, mereka perlu menjaga agar tidak dipersepsikan sebagai pemerintahan tandingan,” tutur dosen FISIP UNAIR tersebut Kamis (20/8).
Ia menegaskan bahwa kekuatan utama gerakan ini tidak terletak pada penolakan tanpa dasar. Melainkan pada posisinya sebagai mitra kritis pemerintah yang berbasis data dan kepentingan publik.
Kendati diisi oleh akademisi dan peneliti bereputasi, Suko mengingatkan adanya potensi tantangan elitisme. Kredibilitas akademik dinilai tidak otomatis memberikan representasi sosial yang utuh jika tidak melibatkan kelompok masyarakat terdampak.
“Akademisi perlu berfungsi sebagai pengolah pengetahuan, bukan satu-satunya suara rakyat. Mereka harus membuka ruang bagi petani, buruh, UMKM, hingga anak muda. Ini bukan tentang 15 ahli berbicara kepada rakyat, melainkan ahli bekerja bersama rakyat,” tegasnya.
Ujian Dampak Kebijakan
Agar gerakan ini tidak berhenti sebagai wacana di kalangan akademisi, aktivis, dan media sosial, Suko menekankan pentingnya pendekatan komunikasi yang membumi. Narasi politik yang diusung harus menyentuh persoalan nyata warga.
“Masyarakat luas tidak selalu berbicara tentang fiscal policy atau checks and balances. Mereka berbicara tentang harga pangan, pekerjaan, pendidikan, dan daya beli. Data harus diterjemahkan menjadi bahasa dan pengalaman sehari-hari,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan Kabinet Bayangan tidak boleh diukur dari seberapa masif pemberitaan media. Melainkan dari sejauh mana alternatif kebijakan mereka mampu mendorong perubahan nyata dari pembuat keputusan.
“Tantangan utamanya adalah mengubah visibility menjadi credibility, credibility menjadi public trust, dan public trust menjadi policy influence,” tambahnya.
Sebagai penutup, Suko menggarisbawahi bahwa keberadaan masyarakat sipil yang kritis merupakan syarat mutlak bagi penyehatan demokrasi di Indonesia. “Ujian terbesar Kabinet Bayangan bukan seberapa keras mereka mengkritik pemerintah, tetapi seberapa efektif mereka membuat kekuasaan merasa selalu diawasi oleh publik,” pungkasnya. Bagus
