Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan paket kebijakan di bidang pendidikan senilai Rp126,236 miliar untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di sejumlah daerah.
Paket kebijakan Pemprov Jatim di bidang pendidikan itu terdiri dari pembangunan dan rehabilitasi 34 SMA, 95 SMK dan 30 SLB di tahun anggaran 2025 dengan total anggaran mencapai Rp 100,736 miliar.
“Ini menjamin setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi atau geografis mereka,” ujar Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (2/5).
Kemudian Pemprov Jatim juga memberikan bantuan biaya senilai Rp1 Juta bagi calon murid yang tidak diterima di SMA/SMK negeri, akan melanjutkan ke sekolah swasta serta tidak menerima bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk tidak menerima PIP.
“Setiap kabupaten/kota diberikan kuota 150 calon murid baru dari keluarga prasejahtera (Desil 1 dan Desil 2) termasuk keluarga buruh/pekerja dengan total anggaran Rp5,7 miliar,” katanya.
Khofifah menuturkan, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan alat praktik untuk 152 SMK dan 1 lembaga SLB dengan total anggaran sebesar Rp19,8 miliar.
“Saat efisiensi, tentu prioritas program paket penguatan lembaga pendidikan menjadi kado saat Hari Pendidikan Nasional,” tuturnya.
Selain menyiapkan dana paket pendidikan, Khofifah menuturkan Pemprov Jatim mempunyai program 1 sekolah 1 inovasi yang, mencakup SMA, SMK dan SLB baik negeri maupun swasta se Jawa Timur.
Khofifah menargetkan program ini bakal menghasilkan inovasi sebanyak 789 dari sekolah negeri dan 3301 dari sekolah swasta.
“Kita akan memiliki total keseluruhan inovasi sebanyak 4090 inovasi dari lingkungan pendidikan di tahun 2025,” ungkapnya.
