Muhammadiyah Minta Pejabat Tidak Buat Kebijakan yang Ugal-ugalan

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad, berharap pejabat publik tidak membuat kebijakan yang ugal-ugalan.

Pejabat publik yang dimaksud mulai dari pejabat di Pemerintah Pusat hingga di Daerah.

Menurutnya, pejbaat harus pandai berkomunikasi yang baik dan arif dengan masyarakat.

“Setiap langkah harus dibicarakan secara intens dengan perwakilan masyarakat, jangan one man show, sehingga membuat kebijakan yang ugal-ugalan,” tegas Dadang pada Kamis (14/8/2025).

Dadang menambahkan, proses komunikasi yang sehat akan mencegah munculnya kesalahpahaman dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan.

Ia menilai kebijakan yang lahir dari dialog akan lebih mudah diterima dan dijalankan bersama.

Baca juga  Momen Haru dan Ikhlas Celine Evangelista saat Antar Anak Mondok

“Kita ini negara demokrasi, bukan kerajaan. Pemerintah dan masyarakat adalah mitra, sehingga setiap keputusan harus mempertimbangkan aspirasi rakyat,” ujar Dadang.

Dadang juga mengingatkan bahwa pemimpin harus bersikap terbuka terhadap kritik dan saran, serta mengedepankan etika dalam menyampaikan informasi.

“Kalau rakyat diajak bicara, didengar pendapatnya, insyaAllah akan lebih mendukung program pemerintah,” tutupnya. (Ym)

Muhammadiyah Minta Pejabat Tidak Buat Kebijakan yang Ugal-ugalan

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad, berharap pejabat publik tidak membuat kebijakan yang ugal-ugalan.

Pejabat publik yang dimaksud mulai dari pejabat di Pemerintah Pusat hingga di Daerah.

Menurutnya, pejbaat harus pandai berkomunikasi yang baik dan arif dengan masyarakat.

“Setiap langkah harus dibicarakan secara intens dengan perwakilan masyarakat, jangan one man show, sehingga membuat kebijakan yang ugal-ugalan,” tegas Dadang pada Kamis (14/8/2025).

Baca juga  Muhammadiyah Luncurkan Beasiswa di Daerah 3T, Perkuat Dakwah hingga Pelosok

Dadang menambahkan, proses komunikasi yang sehat akan mencegah munculnya kesalahpahaman dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan.

Ia menilai kebijakan yang lahir dari dialog akan lebih mudah diterima dan dijalankan bersama.

“Kita ini negara demokrasi, bukan kerajaan. Pemerintah dan masyarakat adalah mitra, sehingga setiap keputusan harus mempertimbangkan aspirasi rakyat,” ujar Dadang.

Dadang juga mengingatkan bahwa pemimpin harus bersikap terbuka terhadap kritik dan saran, serta mengedepankan etika dalam menyampaikan informasi.

“Kalau rakyat diajak bicara, didengar pendapatnya, insyaAllah akan lebih mendukung program pemerintah,” tutupnya. (Ym)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *