Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Jatim) mendorong program Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk lebih dioptimalkan ditengah banyaknya pemutusan hubungan kerja. Salah satu program itu adalah Millenium Job Centre (MJC).
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hj. Wara Sundari Renny Pramana, menilai program Millenium Job Center (MJC) belum mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan secara fundamental di tengah maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).
Renny mengatakan, meski dirancang sebagai platform pelatihan, pendampingan, dan akses kerja bagi generasi muda, MJC masih menghadapi sejumlah kelemahan.
“Program ini lebih banyak menekankan pelatihan digital dan kerja berbasis proyek dalam pengembangan hasil UMKM. Nnmun belum menyasar sektor riil seperti pertanian dsn industri manufaktur yang sejatinya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar,” tegasnya, Ahad (21/9).
Bunda Renny, sapaan akrabnya, mengungkapkan, berdasarkan data BPS Jawa Timur per Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim mencapai 3,61 persen atau setara 894,5 ribu orang.
Angka ini memang menurun dibanding Agustus 2024 sebesar 4,19 persen, namun tetap menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan jumlah pengangguran terbesar ketiga di Indonesia.
“Sehingga ini perlu disikapi. Dan program MJC harus menjadi salah satu upaya dalam mengatasi pengangguran terbuka,” ucapnya.
“Ingat MJC juga merupakan bagian dari program Nawa Bhakti Satya Jatim Kerja, yang tujuannya jiga untuk memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi di Jawa Timur,” lanjutnya. (Bg)
