Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan tak memperpanjang insentif mobil listrik yang telah berjalan selama dua tahun terakhir. Keputusan ini diambil agar produsen tak hanya mengandalkan impor, melainkan terdorong membangun pabrik sendiri di Indonesia.
“Justru dengan berhenti (habis), semuanya pada jalan. Stimulus itu diberikan supaya mereka bangun pabrik. Sekarang setelah mereka bangun pabrik, maka struktur biaya masuknya lebih rendah,” kata Airlangga kepada media Selasa (16/12).
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebelumnya menyatakan insentif mobil listrik impor completely built up (CBU) yang sekarang dinikmati enam produsen tak akan dilanjutkan alias berhenti pada 31 Desember 2025 sesuai aturan berlaku.
Program yang diset untuk tes pasar mobil listrik ini menawarkan insentif berupa bea masuk (BM) nol persen dari seharusnya 50 persen dan PPnBM nol persen dari seharusnya 15 persen.
Sehingga, total pajak yang disetor peserta program ke pemerintah pusat untuk mobil listrik impor hanya 12 persen dari seharusnya 77 persen.
Sejauh ini ada enam produsen otomotif yang memanfaatkan program tersebut, yaitu BYD Auto Indonesia (BYD), Vinfast Automobile Indonesia (Vinfast), Geely Motor Indonesia (Geely), Era Industri Otomotif (Xpeng), National Assemblers (Aion, Citroen, Maxus dan VW) serta Inchape Indomobil Energi Baru (GWM Ora).
Namun insentif yang telah berlaku sejak Februari 2024 ini tidaklah gratis. Produsen bisa mengimpor CBU dengan syarat menyerahkan ‘uang jaminan’ lalu wajib memproduksi mobil listrik di dalam negeri sesuai jumlah impor selama periode program. (Bg)
