Sebagai langkah konkret menciptakan ketertiban dan menjaga kerukunan antarwarga, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, memanfaatkan momentum peringatan Hari Bela Negara (HBN) ke-77, untuk meluncurkan sistem pembayaran non-tunai, layanan parkir bertempat di Jalan Sedap Malam, Jumat (19/12). Acara tersebut, dilaksanakan setelah upacara HBN 2025, yang digelar di Halaman Balai Kota.
Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, bahwa sistem pembayaran parkir non-tunai, sebagai langkah nyata mewujudkan disiplin dan kejujuran berbangsa. Ia menegaskan, bela negara di era modern, tidak hanya soal mengangkat senjata, tetapi juga menjaga kerukunan dan membangun sistem, yang transparan.
Inovasi non-tunai ini hadir untuk mengakhiri konflik, di lapangan antara juru parkir (jukir), pengusaha, dan pengguna kendaraan. Menurut Wali Kota Eri Cahyadi, peralihan ke sistem digital, bukan semata-mata untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan untuk membangun kepercayaan publik, kepada pemerintah.
“Bela negara juga berarti menjaga rasa persaudaraan. Saya tidak ingin warga Kota Surabaya, merasa seperti ditangkap saat membayar pajak, atau parkir. Dengan non-tunai, semuanya transparan. Tidak ada lagi jukir yang meminta lebih, dan pengendara pun menghormati jukir, karena ada kepastian aturan,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.
Ia menambahkan, selain memberikan kepastian bagi jukir dan masyarakat, sistem parkir non-tunai, juga akan memberikan kepastian bagi pengusaha, di Surabaya.
“Pengusaha bisa mengelola lahan parkirnya, dengan nyaman menggunakan alat e-Toll, atau gate system. Tidak boleh ada lagi gangguan, atau pungutan liar. Jika pengusaha nyaman, ekonomi Surabaya, akan bergerak kuat,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo menjelaskan, bahwa sistem ini akan mulai diuji coba secara masif, hingga Januari 2026. Masyarakat dapat membayar menggunakan kartu e-Toll, atau e-Money, maupun QRIS.
“Petugas parkir akan dibekali alat Electronic Data Capture (EDC), atau aplikasi khusus di ponsel mereka. Kami menargetkan per Februari 2026, sistem ini sudah berlaku penuh di 1.510 titik lokasi parkir, di Surabaya dengan total 1.749 jukir resmi,” jelas Trio.
Ia menjelaskan, tahapan implementasi akan dibagi menjadi dua gelombang. Pada pertengahan Januari akan diterapkan di 717 titik lokasi parkir. Kemudian, akhir Januari akan ditambahkan 716 titik lokasi lainnya. “Pada Februari akan berlaku serentak, di seluruh wilayah Surabaya,” imbuhnya
Trio mengakui bahwa kartu e-Toll menjadi prioritas, karena prosesnya lebih cepat dibandingkan QRIS, yang terkadang terkendala jaringan, atau kerumitan membuka aplikasi m-banking.
Terkait pengawasan, untuk memastikan keakuratan data, Dishub juga akan memasang 50 CCTV portabel, di titik-titik strategis untuk memantau jumlah kendaraan, secara real-time.
“Jadi untuk pengawasanya kami akan memasang CCTV portable, yang bisa dipindah-pindahkan. Misalnya setelah di letakan, di Jalan Sedap Malam bisa digunakan juga, di Jalan Tunjungan dan sebagainya,” jelas Trio.
Terakhir, ia menambahkan selama periode uji coba sampai Januari 2026, pembayaran tunai masih diterima. “Selama uji coba tunai masih diterima, kami berharap pada Februari, sudah bisa dijalankan secara menyeluruh. Untuk tarif parkirnya sama yakni, Rp 2.000 untuk motor dan Rp 5.000 untuk mobil,” pungkasnya. (yunus)
