Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akhirnya mendukung usul pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan partainya mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah.
“Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Hero, sapaan akrabnya, lewat keterangan tertulis, Selasa (6/1/2026).
Hero menilai pilkada langsung maupun tidak langsung atau lewat DPRD tetap sah dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Herman mengatakan pilkada melalui DPRD merupakan opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, terutama untuk memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan menjaga stabilitas politik nasional.
Namun karena pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas, pembahasan usulan itu menurutnya harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik.
“Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas: apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Hero.
Dengan dukungan Demokrat, total kini ada enam dari delapan fraksi di DPR yang mendukung usulan itu. Mereka antara lain Gerindra, Golkar, PAN, NasDem, PKB, dan Demokrat.
Sedangkan, PKS mengusulkan variasi untuk setiap level daerah, dan PDIP menolak keras.
Sikap Demokrat itu berubah dari sebelumnya yang sempat menolak tegas usul pilkada lewat DPRD. Lewat sejumlah pengurus pusat, Demokrat menilai usul pilkada lewat DPRD pernah ditolak keras SBY saat menjabat Presiden. Ia bahkan menerbitkan Perppu terkait hal ini. (Ym)
