Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
PDIP, sambung Hasto, tetap mendukung pelaksanaan pilkada langsung di mana rakyat yang langsung memiilih calon kepala daerah. Selain itu, kata Hasto, mereka juga mengusulkan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting.
Hasto mengatakan, PDIP mengambil sikap untuk mempertahankan pilkada lansung. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan aspirasi masyarakat serta hasil rekomendasi rakernas partai.
“Setelah PDI Perjuangan mendengarkan aspirasi rakyat, kemudian juga seluruh struktur partai di seluruh Indonesia melalui Rakernas yang pertama, merekomendasikan bahwa pilkada secara langsung, itulah sikap politik dari PDIP,” kata Hasto di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/1).
PDIP, kata Hasto, menilai pemilihan langsung juga merupakan amanat reformasi 1998 yang menjamin kedaulatan rakyat. Selain itu, Hasto mengatakan pilkada langsung juga memperkuat legitimasi pemimpin di daerah.
“Ini karena komitmen terhadap amanat reformasi, kemudian juga aspek-aspek kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya secara langsung. Ini juga akan memperkuat basis legitimasi dari Kepala Daerah,” ucapnya.
Sistem pilkada langsung, kata Hasto, memberikan kepastian hukum terhadap masa jabatan kepala daerah.
Dengan legitimasi yang kuat dari rakyat, seorang kepala daerah tidak akan mudah dijatuhkan oleh parlemen dan memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk melunasi janji-janji kampanyenya selama lima tahun menjabat. Bg
