Anggota Komisi VIII DPR RI, Marwan, menanggapi wacana kebijakan “war tiket” haji yang diusulkan oleh Kementerian Haji dan Umrah.
Ia mengatakan hal itu masih sebatas wacana.
“Ya, kita belum mendengar itu secara resmi, masih sebatas wacana,” ujar Marwan, Ahad, (12/4/2026).
Marwan mengingatkan apabila itu menjadi sebuah kebijakan maka harus dipastikan memberikan kemudahan untuk masyarakat.
Sebab, kata dia, dalam Undang-Undang Nomor 14 2025 diatur bahwa mekanisme haji yaitu melalui pendaftaran dengan sistem daftar tunggu.
“Kenapa harus ada daftar tunggu? Karena minat yang tinggi dari masyarakat muslim untuk berhaji. Pada saat itu, war tiket ini, pada saat dulu memang agak sulit diantisipasi karena banyaknya minat. Pada saat itu kan tidak terlalu mahal juga ongkos haji pada saat itu. Akhirnya dibuka kebijakan itu oleh pemerintah, Menteri Agama,” imbuhnya.
Ia mengaku khawatir apabila diberlakukan war tiket ini akan menimbulkan kecemburuan sosial.
“Umpamanya kalau war tiket, terus yang akan berburu ini siapa? Perburu tiket ini orang-orang kaya kan? Berarti si orang kaya tidak harus dibatasi juga. Kalau diberi ruang bebas, maka orang-orang tidak akan berhaji. Maka akan ada kecemburuan juga,” tuturnya.
Lebih lanjut, Marwan menilai wacana tersebut juga berpotensi menabrak ketentuan kuota haji yang sudah diatur dalam undang-undang, yakni 92 persen untuk jamaah reguler dan 8 persen untuk jamaah khusus.
“Kalau ada skema war tiket, pasalnya di mana? Tidak mungkin kebijakan dibuat tanpa dasar hukum yang jelas,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan relevansi wacana ‘war tiket’ dan nasib jutaan jemaah yang tidak mendapatkan tiket.
“Yang 5 juta jemaah ini ke mana kalau war tiket? Tugas pemerintah sebetulnya mengurai antrean itu. Yakinkan pemerintah Saudi tambah kuota, kemudian kerja sama dengan negara-negara sahabat pengirim jemaah haji yang tidak terpakai kuotanya,” ucapnya.
Politikus PKB itu menilai, gagasan tersebut justru menunjukkan ketidakseriusan dalam mencari solusi atas panjangnya antrean haji.
“Kalau tiba-tiba mau menyetop (pendaftaran), moratorium dan berburu tiket, itu namanya tidak mau kerja, enak-enaknya saja. Jadi suruh orang berebut,” paparnya. (Ym)
