Kepadatan jemaah di Mina kembali menjadi perhatian dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M.
Meski secara umum pelaksanaan haji tahun ini dinilai berjalan baik, keterbatasan ruang dan fasilitas di kawasan Mina masih menjadi tantangan yang dirasakan langsung oleh jemaah Indonesia.
Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Marwan Dasopang, menilai persoalan tersebut tidak bisa terus dibiarkan berulang tanpa solusi jangka panjang.
Hal itu disampaikannya melalui rilis di Mina, Makkah, Arab Saudi, Jumat (29/5/2026).
Menurut Marwan, secara keseluruhan tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berlangsung sesuai agenda dan patut diapresiasi. Pelayanan kepada jemaah, kata dia, telah berjalan cukup baik sejak fase kedatangan hingga puncak ibadah haji.
“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik dan patut diapresiasi. Namun kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama,” kata Politisi Fraksi PKB ini.
Ia menjelaskan, keterbatasan kapasitas kawasan Mina menyebabkan kepadatan sulit dihindari, terutama saat jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul dalam waktu bersamaan untuk menjalani mabit dan lempar jumrah.
Kondisi tersebut membuat ruang gerak jemaah menjadi sempit dan kenyamanan menurun.
Selain persoalan ruang, Timwas Haji DPR RI juga menerima berbagai laporan terkait fasilitas dasar yang belum optimal.
Sejumlah jemaah mengeluhkan pendingin udara (AC) yang tidak bekerja maksimal serta pasokan air yang belum memadai di beberapa titik.
“Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina, mulai dari AC yang tidak optimal hingga ketersediaan air yang kurang memadai. Berbagai kendala itu muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam kawasan yang sangat terbatas,” ujarnya.
Marwan menilai persoalan Mina membutuhkan pendekatan baru yang lebih progresif. Menurutnya, apabila perluasan area Mina sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan, maka pemerintah perlu mulai mempertimbangkan alternatif lain, termasuk pembangunan tenda bertingkat.
“Kita harus mulai memikirkan formula baru untuk mengatasi kepadatan di Mina. Jika area tidak bisa diperluas, maka opsi seperti tenda bertingkat perlu dipertimbangkan,” katanya.
Selain pembangunan fisik, Timwas Haji DPR juga mulai mendorong optimalisasi skema tanazul sebagai salah satu solusi mengurangi kepadatan.
Dalam skema tersebut, sebagian jemaah tidak harus mabit di tenda Mina dan dapat kembali ke hotel yang telah ditentukan dengan pengaturan khusus.
Marwan memperkirakan sekitar 60 ribu jemaah Indonesia berpotensi mengikuti skema tersebut karena lokasi hotel mereka dinilai masih memungkinkan untuk mobilisasi menuju lokasi ibadah.
“Sekitar 60 ribu jemaah Indonesia berpotensi mengikuti skema tanazul dengan mabit di hotel yang telah diatur. Jika diterapkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah lainnya,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa penerapan skema tanazul maupun pembangunan fasilitas baru memerlukan kajian mendalam, pengorganisasian yang matang, serta komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi.
Karena itu, ia berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah RI nantinya dapat memperkuat proses negosiasi dan koordinasi demi mencari solusi permanen atas persoalan Mina.
“Persoalan Mina tidak boleh terus berulang tanpa solusi permanen. Dibutuhkan koordinasi kuat dan komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi untuk menghadirkan terobosan,” tegasnya. (Ym)
