DPR menyoroti maraknya penipuan berkedok jasa badal haji. DPR pun meminta pemerintah membentuk lembaga resmi untuk mengurusi badal haji.
Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2026 yang juga Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal berharap Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah lah yang menjembatani pembentukan lembaga itu.
“Sehingga betul-betul jelas siapa yang membadalkan, siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaannya juga betul-betul terawasi dan terkontrol oleh Kementerian Haji,” katanya dalam siaran pers media center haji Senin (1/6).
Penipuan berkedok jasa badal haji yang diduga melibatkan WNI viral dan mendapat sorotan dari Timwas Haji DPR. Modus yang mereka gunakan adalah menawarkan badal haji ke jemaah dengan berbagai iming-iming.
Tapi, diduga penipu tersebut tidak menjalankan layanan mereka sebagaimana telah dijanjikan. Cucun mengatakan keberadaan lembaga resmi yang mengurusi badal haji akan positif.
Ini akan lebih meyakinkan masyarakat bahwa ibadah haji yang dibadalkan dijalankan dengan benar.
“Termasuk nanti kalau terjadi keputusan kebijakan screening mengenai istitaah kesehatan, secara otomatis akan ada dampaknya ke badal haji. Nah, ketika badal haji ini tidak dilembagakan, justru akan terus terjadi problematika,” katanya. Bg
