Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) bersama Aliansi Mahasiswa Unair yang menyebut diri Kssatria Airlangga akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6) besok. Aksi tersebut rencananya berlangsung mulai pukul 14.00 WIB.
Presiden BEM Unair M Rizqi Senja Virawan mengatakan aksi besok merupakan inisiasi mahasiswa Unair untuk mendesak pemerintah menghentikan sejumlah program nasional yang dinilai tidak efektif dan membebani APBN.
Rizqi menyebut pihaknya telah melakukan kajian dan menyusun setidaknya 16 tuntutan untuk disampaikan dalam aksi tersebut. Dari belasan tuntutan itu, ada dua tuntutan utama yang menjadi fokus aksi.
“Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama,” kata Rizqi kepada media, Selasa (16/6).
Tuntutan lain yakni percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Kemudian menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
BEM Unair juga mendesak negara dan aparat menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil. Serta membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
Kemudian Ksatria Airlangga juga meminta negara menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan. Serta menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
Rizqi memperkirakan ratusan mahasiswa Unair akan turun ke jalan. Ia juga membuka kemungkinan mahasiswa kampus lain bergabung dalam aksi tersebut.
“Insyaallah nanti ada 400 sampai 500 yang akan datang dari teman-teman Unair. Cuma nanti barangkali ada kampus lain yang akan bergabung juga, kami sangat terbuka,” ujarnya.
Rizqi menjelaskan alasan pemilihan Gedung Grahadi sebagai titik aksi. Menurutnya, aksi tersebut tidak ditujukan untuk menemui pejabat tertentu, melainkan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat luas agar peduli soal keadaan sosial, politik dan ekonomi yang sedang melanda Indonesia saat ini.
“Kalau untuk Grahadi sendiri, sebetulnya kami menyasar untuk lebih mengedukasi bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. Jadi kami memang tidak mengincar bahwa nanti akan ada pejabat yang turun untuk menandatangani apapun itu di Grahadi,” ucapnya. Bg
