Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (BPPG) Muhammadiyah sukses menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Penyerahan Surat Keputusan Penanggung Jawab dan Pengawasan BPPG Muhammadiyah Zona 1 yang meliputi wilayah DIY dan Jawa Timur.
Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Nurul Yamin memaparkan bahwa terselenggaranya agenda ini menandai transformasi kelembagaan yang lebih kuat dan akuntabel untuk sektor pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muhammadiyah.
“Saat ini operasional SPPG Muhammadiyah telah menyentuh 202 SPPG yang tersebar di 31 Provinsi. Tentu ini menjadi bagian komitmen Muhammadiyah melembagakan Program Makan Bergizi Gratis menjadi layanan pemenuhan gizi Muhammadiyah,” jelas Yamin yang juga merupakan Ketua BPPG Muhammadiyah, di Aula Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (16/6/2026).
Sebagai bagian dari tata kelola baru, kini peran Penanggung Jawab dan Pengawas di tiap SPPG dipisahkan secara tegas untuk tujuan efektivitas kerja. Mengingat juga, MBG yang merupakan program strategis pemerintah didanai penuh oleh APBN, Yamin menekankan pentingnya kehati-hatian ekstra dalam pengelolaannya.
“Kami di BPPG dikawal oleh dua penegak aturan dan penegak hukum di Muhammadiyah yaitu Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan (LPPK) PP Muhammadiyah dan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) PP Muhammadiyah,” ungkap Yamin.
Sementara itu dalam segi standar pengelolaan, Yamin mengungkap tiga pilar utama yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola. 1) Keamanan Pangan (halal, tayib, dan aman); 2) Kepatuhan terhadap SOP tata kelola; 3) Harmonisasi hubungan antara kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi.
“Kalau terjadi harmoni yang baik sesuai dengan standar aturan yang ditentukan, maka ini merupakan satu bagian proses yang kita harapkan. Turut saya ingatkan juga bahwa kita di Muhammadiyah tidak mentolerir adanya penyimpangan-penyimpangan dan mari kita jaga bersama marwah dari persyarikatan Muhammadiyah ini,” tegasnya.
Terakhir, dalam konteks membangun kekuatan sirkular ekonomi, Yamin turut menginstruksikan bahwa minimal dalam satu SPPG terdapat satu koperasi yang terafiliasi oleh Muhammadiyah. Pengelola juga turut diminta untuk segera mengirimkan dokumen legalitas status lagan SPPG serta dokumen kemitraan guna persiapan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Agenda tersebut turut dihadiri dan mendapat apresiasi tinggi dari Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya pengembangan SPPG Muhammadiyah yang diimbangi dengan penguatan tata kelola, profesionalisme, dan sistem pengawasan yang berkelanjutan.
“Yang kita bangun bukan sekadar unit layanan, tetapi sebuah ekosistem yang menghadirkan dampak kemaslahatan. Maka tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap hukum dan semangat melayani harus menjadi fondasi utama dalam setiap langkah pergerakan kita,” ujar Hilman.
Melalui agenda strategis ini, BPPG Muhammadiyah berharap seluruh SPPG dapat menjalankan tugasnya secara profesional, menjaga kepercayaan publik, serta memperkuat kontribusi Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, berdaya, maju, dan berkelanjutan. (Ym)
