Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh (SPMB PJJ) Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026 bukan sekadar mekanisme penerimaan murid baru. Lebih dari itu, SPMB PJJ menjadi gerakan nasional untuk mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) ke pembelajaran melalui proses yang berkesinambungan, mulai dari penjangkauan, pendampingan, hingga memastikan mereka dapat bertahan dan menyelesaikan pendidikan.
Diluncurkan melalui Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, SPMB PJJ dirancang sebagai paradigma baru layanan pendidikan yang berpusat pada kebutuhan anak, khususnya bagi sekitar 2,4 juta ATS usia 16–18 tahun yang menghadapi berbagai hambatan mengakses pendidikan.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengatakan negara harus mengubah cara pandang dalam menghadirkan layanan pendidikan. “Selama bertahun-tahun kita terbiasa dengan anak yang datang ke sekolah. Akan tetapi, hari ini kita harus berani melakukan perubahan paradigma untuk anak-anak yang mengalami hambatan akses pendidikan bahwa negara harus hadir mendekati dan menjemput mereka. Karena pendidikan yang berkeadilan bukan berarti memberikan layanan yang sama kepada semua anak, melainkan memastikan setiap anak memperoleh dukungan sesuai kondisi dan kebutuhannya,” kata Suharti, Sabtu (4/7).
Menurutnya, jutaan ATS perlu segera dijangkau agar tidak semakin jauh dari layanan pendidikan. “Tugas kita adalah untuk menjangkau mereka kembali ke sekolah dan memastikan mereka menyelesaikan pendidikannya sehingga mereka tidak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki masa depan,” ujarnya.
Suharti menambahkan, transformasi melalui PJJ membuat sekolah tidak lagi dibatasi oleh ruang fisik, melainkan menjadi ekosistem pembelajaran yang mampu hadir sesuai kondisi setiap anak. “Kita ingin memastikan tidak ada anak yang terlalu jauh untuk dijangkau, tidak ada mimpi anak Indonesia yang terhenti karena keterbatasan layanan pendidikan,” tegasnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa SPMB PJJ merupakan gerakan pengembalian ATS ke pembelajaran, bukan sekadar proses pendaftaran. “Karena pendidikan yang berkeadilan adalah bukan memberikan layanan yang sama persis, melainkan memberikan dukungan yang sesuai agar peluang sukses mereka sama,” ujar Tatang.
Ia menambahkan, keberhasilan SPMB PJJ diukur dari keberlanjutan belajar peserta. “Target akhir dari SPMB PJJ ini adalah bukan hanya banyaknya pendaftar atau anak yang kembali aktif belajar, melainkan seberapa banyak anak yang mampu bertahan dan lulus,” pesannya.
Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Saryadi, mengatakan SPMB PJJ menjadi momentum perubahan dari layanan yang menunggu menjadi layanan yang aktif menjangkau. “ATS tidak menunggu layanan, tetapi layanan yang mendatangi ATS,” katanya.
Menurut Saryadi, strategi yang disiapkan juga menjamin keberlanjutan pendidikan anak. “Tujuan akhirnya bukan hanya sekadar meningkatkan APS (angka partisipasi sekolah). Tujuan akhirnya adalah setiap anak bisa menyelesaikan pendidikan, mendapatkan pengakuan secara formal, dan melanjutkan kehidupannya,” ujarnya.
Peluncuran SPMB PJJ turut diiringi Deklarasi Nasional Gerakan Daerah Nol ATS melalui PJJ. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Paudah, menegaskan, “Pemda memiliki komitmen untuk memastikan anak sekolah karena pendidikan merupakan bagian dari standar pelayanan minimal (SPM) daerah yang menjadi salah satu indikator keberhasilan daerah.” Tahun 2026, program ini akan dilaksanakan di 32 provinsi dengan melibatkan 132 sekolah sebagai bagian dari gerakan bersama memastikan semakin banyak anak Indonesia kembali aktif belajar dan menuntaskan pendidikannya. Bg
