Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku saat ini pihaknya masih mendata daerah yang mengalami kesulitan fiskal sehingga tidak bisa membayar gaji PPPK.
Tito meminta agar PPPK jangan sampai dirumahkan karena karena masalah keuangan daerah.
Tito mulanya meminta semua pemda benar-benar memeriksa anggaran masing-masing. Ia mendorong untuk tetap melakukan efisiensi.
“Jadi, pertama, kita mendata daerah-daerah mana yang kira-kira kapasitas fiskalnya memang agak sulit, ya. Yang kita minta daerah-daerah melakukan efisiensi dulu. Karena apa? Saya menghormati para kepala daerah, tapi saya mohon teman-teman kepala daerah juga betul-betul mengecek anggarannya,” kata Tito di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Tito menyebutkan terkadang ada kepala daerah yang tidak tahu secara detail anggaran daerah. Menurut Tito, biasanya kepala daerah baru yang mengalami hal tersebut.
“Nah, kadang-kadang dibuat oleh bawahan, Bappeda atau Sekda, itu dibuat reguler seperti biasa, seperti tidak ada berkurangnya TKD (transfer ke daerah). Nah, itu kan diharapkan melakukan efisiensi-efisiensi,” ucap Tito.
Mantan Kapolri itu menilai hasil efisiensi anggaran bisa dialihkan untuk membayar gaji PPPK.
“Ini sebetulnya harapan kita, langkah jangka pendeknya itu yang hasil efisiensi dipakai untuk di antaranya membayar PPPK. Jangan langsung terima laporan dari bawahan ‘Pak, uang kita nggak cukup, gini-gini-gini.’ Entar dulu,” imbuhnya.
Tito juga mengatakan pihaknya akan menurunkan tim ke daerah untuk melakukan pengecekan efisiensi anggaran. Ia tetap mendorong pemda untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.
“Kalau ada DBH-nya ya kita akan usulkan kepada Menteri Keuangan, ya, untuk supaya diberikan prioritas daerah-daerah tersebut yang sudah kapasitas fiskalnya susah untuk membayar PPPK misalnya, maka diberikan prioritas untuk DBH-nya disalurkan secepatnya,” ujar dia.
Yang jelas, Tito meminta jangan sampai ada PPPK yang dirumahkan sehingga tidak menambah jumlah pengangguran.
“Prinsip dasarnya tidak boleh ada merumahkan PPPK. Iya, supaya nggak nambah pengangguran,” tegas dia. (Ym)
