Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan Kongres Umat Islam Indonesia ke-VIII akan menjadi forum dialog antara umat dan pemerintah. Kongres yang berlangsung 26-28 Juli 2026 ini tidak hanya untuk konsolidasi, tetapi juga membahas isu-isu strategis nasional.
Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud mengatakan KUII VIII akan menghimpun 87 organisasi Islam di bawah naungan MUI. Forum ini bertujuan merumuskan gagasan bersama untuk pembangunan bangsa.
“Selama tiga hari ini berkumpul umat Islam seluruh Indonesia yang diwakili 87 organisasi di bawah one umbrella Majelis Ulama Indonesia. Membangun bangsa tidak bisa sendirian, tidak bisa pemerintahnya saja atau masyarakatnya saja,” ujar Kiai Marsudi.
Beberapa isu yang akan dibahas antara lain wacana hukuman mati bagi koruptor, tata kelola pertambangan, dan rancangan regulasi. MUI bahkan telah menyiapkan draf undang-undang untuk beberapa isu tersebut yang nantinya akan dibahas dan diserahkan ke pemerintah.
“Kami undang pemerintah, eksekutif, yudikatif, sampai Kapolri dan Panglima. Isu-isu kekinian itu akan dibahas di situ,” tegasnya.
Menurut Kiai Marsudi, kehadiran unsur pemerintah bertujuan agar kebijakan dijelaskan langsung. Sebaliknya, peserta kongres juga diberi ruang menyampaikan kritik dan masukan.
“Jika masih ada yang kurang, kritik membangun bisa langsung disampaikan. Membangun bangsa mengkritiknya tidak cukup di jalan raya. Model duduk bersama seperti kongres ini penting untuk adu argumen dan adu gagasan,” lanjutnya.
Untuk sektor pertambangan, Menteri terkait akan diminta memaparkan pandangan pemerintah. Sementara 87 ormas Islam diberi kesempatan menyampaikan sikapnya.
“Tentang tambang ada semua di situ. Besok akan ketahuan ada yang minta, ada yang menolak,” pungkasnya. (Ym)
