Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menilai bahwa biaya perjalanan ibadah haji 2025 naik. Pola BPIH yang akan diterapkan pada 2025 mengalami perubahan dengan komposisi 70 persen dibayar oleh jamaah, dan 30 persen disubsidi dari nilai manfaat dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).
“Jika dirinci setiap jamaah akan membayar Rp65.372.779, subsidi dari nilai manfaat BPKH Rp28.016.905. Padahal, di tahun 2024 komposisinya 60 berbanding 40 persen. Jamaah hanya membayar Rp56.046. 172, subsidi dari BPKH Rp37 juta. Hal inilah yang menyebabkan beban yang harus dibayar oleh setiap jamaah haji naik secara signifikan sampai dikisaran Rp9,3 juta per orang,” jelasnya, Selasa (31/12/2024).
Mustolih menjelaskan bahwa sumber utama BPIH ada dua pos yaitu setoran jamaah (uang muka dan pelunasan) dan nilai manfaat pengelolaan keuangan haji dari seluruh jamaah, termasuk jamaah haji tunggu yang saat ini berjumlah 5,4 juta orang yang dikelola BPKH (Badan Pengelola keuangan Haji) yang berasal dari berbagai skema investasi.
“Meski masih sebatas konsep dan usulan, namun biaya yang disampaikan pihak Kemenag terlalu tinggi sehingga belum mencerminkan visi dan mandat dari Presiden Prabowo Subianto yang sejak dari awal menginginkan penurunan biaya haji agar tidak membebani mereka yang ingin beribadah ke tanah suci. Presiden menginginkan jamaah aman, nyaman dan efesian sehingga khusyuk beribadah sampai kembali ke tanah air,” imbuhnya.
Dia menilai usulan Kemenag tersebut juga bertolak belakang dengan pernyataan Wakil Menteri Agama sendiri beberapa hari sebelumnya yang berjanji akan menurunkan biaya haji sampai dengan Rp85 juta.
“Jika kita lihat respons publik saat ini juga sangat kecewa dengan kenaikan biaya yang nanti harus ditanggung jamaah. Apalagi jika kita lihat komentar masyarakat di lini masa sebagian besar sangat kecewa karena jauh dari harapan. Terlebih dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja seperti saat ini,” kata Mustolih. (Ym)
