Press "Enter" to skip to content

MUI Minta Pemerintah Konsultasikan Perpu Perkawinan

Peristiwa pernikahan anak SMP di Sulawesi Selatan (Sulsel) sungguh disayangkan Kementerian Sosial. Harusnya, menurut Kemensos, pelajar tersebut dibimbing dan diarahkan dulu tidak langsung disetujui menikah.

PENCEGAHAN

Begitu juga dengan Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Yohana Yembise yang mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang pencegahan pernikahan anak.

Perppu ini akan menggantikan beberapa pasal tentang perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diskusi publik pun akan digelar untuk mematangkan perppu ini.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Sa’adi kepada majalahnurani.com Ahad (22/4/2018) menanggapi, pihaknya belum diajak bicara pemerintah mengenai wacana ini.

Baca juga  Menag Lakukan Inovasi Layanan Haji 2019

ASPEK AGAMA

Namun, MUI berpendapat bahwa masalah perkawinan tidak hanya sekadar didasarkan pada pertimbangan sosial, ekonomi dan kesehatan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek agama, karena pernikahan itu bagian dari perintah agama.

“Sehingga sah dan tidaknya sebuah perkawinan harus juga didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama,” ujar Zainut dalam rilisnya.

Menurut pandangan MUI, UU No. 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, merupakan UU yang monumental dan memiliki ikatan emosional dan kesejarahan yang sangat kuat bagi umat Islam Indonesia.

Karena, meskipun UU tersebut diundangkan pada masa Orde Baru yang sangat represif, namun isinya sejalan dengan aspirasi umat Islam Indonesia dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Baca juga  Menabung 26 Tahun, Pemulung Akhirnya Bisa Haji

Selain itu senapas dengan jiwa Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena UU tersebut hakikatnya merupakan implementasi dari pelaksanaan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD.

Untuk hal tersebut MUI meminta kepada Pemerintah sebelum menerbitkan Perppu atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hendaknya berkonsultasi dengan MUI dan ormas keagamaan lainnya.

“Agar isi Perppu yang akan diundangkan sejalan dengan aspirasi umat beragama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama,” jelasnya. 01/Bagus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *