Press "Enter" to skip to content

DPR: Terorisme Tidak Terkait dengan Mainstrem Organisasi Keagamaan

DPR RI menegaskan bahwa dari sisi kelembagaan, organisasi terorisme bukan merupakan bagian dan tidak terkait dengan mainstrem organisasi keagamaan Islam di Indonesia seperti NU,Muhammadiyah,Persis, PUI, Al Irsyad, dan lainnya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Sodik Mudjahid kepada majalahnurani.com Selasa (15/5/2018) menanggapi kaitan terorisme saat ini dengan agama.

“Kita sangat prihatin dengan berulang terus aksi teror dan menyatakan  berduka atas korban “aksi aksi terorisme” di Surabaya dan Sidoarjo,” ungkapnya.

Sodik menjelaskan, dari sisi  agama, faham agama  radikal yang sering disebut fundamen terorisme, tidak mendapat tempat dalam agama-agama dan umat beragama di Indonesia.

Kemudian dari sisi budaya, terorisme berupa kekerasan apalagi ultra kekerasan tidak mendapat tempat dalam budaya Indonesia yang damai, gotong royong bahkan lembut dan santun.

Baca juga  Hanya 16 Klaster di Surabaya, Tapi Menambah Hampir 5 Ribu Kasus

“Faham Pancasila adalah pandangan hidup, yang nilai dan usianya jauh lebih tua dan lebih mendalam dibanding dengan nilai dan usia terorisme di Indonesia,” terangnya.

Tak hanya itu, urai Sodik, dari sisi kekuatan dan pengalaman, aparat kemanan dan pertahanan RI  yakni  Polri dan terutama TNI, adalah kekuatan yang sudah sangat teruji berhasil  mengatasi berbagai gangguan keamanan didalam negeri mulai dari DI/TII sampai Gestapu PKI bahkan peperangan di Timor Timur.

Menurut Sodik, dengan kekuatan dan Pengalaman TNI /POLRI serta tidak adanya basis budaya dan basis agama bagi terorisme,  maka sesungguhnya persoalan penumpasan terorisme yang berulang kali  terjadi di Indonesia.

“Ini hanya tergantung dari kebulatan niat dan tekad presiden untuk menumpas bukan bahkan mengelolanya,” jelas dia.

Baca juga  Diterpa Angin Kencang, Puluhan Rumah di Banyuwangi Rusak

Untuk itu, wujud kebulatan  niat, tekad dan aksi Presiden/pemerintah dalam  menumpas atau menghancurkan terorisme di Indonesia, dimulai dengan permintaan komitmen dan kesanggupan pejabat pejabat terdepan dalam  penghancuran terorisme di Indonesia.

“Yakni Kepala BNPT, Kapolri, BIN, TNI,” katanya.

Menurut Sodik jika pejabat pajabat tersebut menyanggupi untuk menghancurkan terorisme dalam jangka waktu tertentu maka lanjutkan posisinya dan percayakan serta dukung dana dengan fasilitasi kerja seperti selama ini mereka terima, ditambah dukungan UU yg diperlukan.

“Sebaliknya, jika mereka tidak sanggup  menyatakan komitmen dan kesanggupannya untuk menumpas/menghancurkan terorisme dalam kurun waktu yang ditetapkan, maka presiden/pemerintah harus mencari dan meminta komitmen dan kesanggupan pejabat baru KA BNPT,KAPOLRI,KA BIN,PANGLIMA TNI,” sarannya.

Sodik juga memita dalam  penumpasan terorisme, Presiden juga harus minta komitmen dan kesanggupan pejabat yg terkait dengan iklim terorisme seperti Menteri Agama, Mendikbud, Mensos, Mendesa,

Baca juga  Jutaan Peserta Reuni 212 Berdoa Dapat Pemimpin Amanah

Mentri KUKM, MUI, Dewan Gereja, dan Ormas Islam.

“Hanya dengan kebulatan niat dan tekad yang 100 persen, serta langkah langkah kongkrit dan sungguh sungguh, rakyat percaya pemerintah bisa menumpas dan menghancurkan terorisme yang sudah berulang kali melakukan aksi biadab yang menyakiti rakyat dan bangsa Indonesia,” tandasnya. 01/Bagus

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *