Hingga kini, Sabtu (5/1/2019) pemerintah Arab Saudi masih mempelajari keluhan dari Indonesia soal rekam biometrik VFS Tasheel. Arab juga mempertimbangkan apakah nantinya rekam biometrik VFS Tasheel berlanjut atau tidak.
Itulah hasil yang diungkapkan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin usai berkomunikasi dengan pihak Arab Saudi soal pengambilan data biometrik calon jamaah umrah oleh VFS Tasheel yang dianggap memberatkan.
“Kita lakukan komunikasi, baik secara resmi melalui surat yang saya tandatangani kepada Menteri Haji Saudi Arabia maupun ketika saya bertemu beliau dalam rangka penandatangan MoU Haji 2019,” tulis Menag dalam siaran pers yang diterima majalahnurani.com
KENDALA JARAK
Lukman menyampaikan kepada Arab bahwa ada kendala jarak terkait pengambilan data oleh VFS Tasheel. Hal ini terutama karena lokasi kantor VFS Tasheel yang terbatas, padahal domisili jamaah sampai ke pelosok.
“Itu sangat menyulitkan jemaah haji dan umrah kita karena memang tempat tinggal calon jamaah haji itu tersebar dan sangat luas karena negara kita kepulauan,” terangnya.
Dia berharap proses perekaman biometrik dikembalikan ke cara seperti sebelumnya, ketika pengambilan data dilakukan di Bandara Saudi dan bukan di negara asal.
“Yaitu dilakukan di akhir keberangkatan jemaah bertolak ke Tanah Suci dan di bandara atau di embarkasi masing-masing agar tidak menyulitkan kita,” sambungnya.
TIDAK DITERAPKAN
Menag Lukman berharap segera ada solusi terkait masalah biometrik ini.
“Pemerintah Saudi sedang mempertimbangkan hal ini, kita harus menghormati dan menghargai kebijakan yang sepenuhnya merupakan otoritas Saudi Arabia, tapi kami meminta kebijakan itu tidak diterapkan saat ini karena sangat menyulitkan dan membebani calon jamaah umrah dan haji kita,” tandas dia. 01/Bagus
