Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji & Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Regional Sulampua, Azhar Gazali menyambut baik rapat dengar pendapat DPR yang menghasilkan bahwa pemberlakuan rekam biometrik VFS Tasheel ditunda.
MENYULITKAN JAMAAH
Izin dari VFS Tasheel ini juga akan dibekukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Amphuri kata Azhar menyetujui penundaan tersebut. Menurut dia, pemberlakuan rekam biometrik VFS malah mempersulit jamaah.
“Tempat yang tidak mudah dijangkau dan menambah biaya jamaah,” tuturnya kepada majalahnurani.com
Azhar menganggap sikap DPR RI peka terhadap keluhan masyarakat akan pemberlakuan biometrik dengan layanan yang tidak maksimal dan cenderung menambah pengeluaran calon jamaah.
MELAPORKAN VFS
Sebelumnya, lanjut Azhar, langkah yang dilakukan asosiasi melalui wadah Permusyawarakatan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) dengan melaporkan VFS-Tasheel selaku penyedia layanan visa resmi untuk Kementerian Luar Negeri, Kerajaan Arab Saudi ke eksekutif dan legisalatif sudah diupayakan.
Dan akhirnya legislatif menanggapi serius hal tersebut. Tentunya dengan masuknya laporan masyarakat yang disertai bukti di lapangan kebijakan tersebut dapat ditunda hingga mendapatkan solusi yang tidak menberatkan jamaah.
“Alhamdulillah, kami setuju pemberlakuan VFS Tasheel ditunda,” tandasnya. 01/Bagus
