Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan proyek ke Bank Dunia lewat dana pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) untuk mendongkrak kualitas madrasah, baik itu swasta maupun negeri.
KUALITAS MADRASAH
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Kamaruddin Amin menjelaskan, usulan itu yang disebut Reformasi Kualitas Pendidikan Madrasah.
Menurutnya, setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya proyek yang bertajuk “Reformasi Kualitas Pendidikan Madrasah” ini disetujui Bank Dunia. Nilai pendanaannya mencapai Rp 3,7 triliun.
“Kami mengusulkan dan presentasi berkali-kali meyakinkan Bappenas. Kemudian Bappenas meyakinkan Kemenkeu, dan Kemenkeu negosiasi dengan Bank Dunia, dan akhirnya disetujui,” katanya.
BIAYA SENDIRI
Sementara Muhammadiyah mengingatkan agar pemerintah jangan rajin berutang.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Anwar Abbas menuturkan, urusan itu sebenarnya bisa dibiayai sendiri dengan dana APBN.
Caranya kata dia, dengan mengurangi tingkat kebocoran yang ada.
“Dalam perhitungan para ahli, tingkat kebocoran dari APBN itu ada di antara 10 sampai 30 persen,” kata Anwar Kamis (20/6/2019).
Jika adanya kebocoran APBN itu bisa ditutup, ungkap Anwar, maka akan tersedia dana sekitar Rp 200 triliun hingga Rp 600 triliun.
“Kalau pencegahan kebocoran ini bisa dilakukan, maka tidak perlu berutang ke luar negeri hanya untuk membiayai peningkatan kualitas madrasah atau program-program lainnya,” lanjutnya.
Muhammadiyah melihat bahwa peningkatan mutu dan kualitas madrasah sangat penting. Akan tetapi, persoalannya adalah muasal pembiayaannya.
“Pembiayaan yang ideal harus diupayakan tidak melalui jalan utang,” pungkasnya. 01/Bagus
