Press "Enter" to skip to content

Muhammadiyah-PBNU Dukung Aturan Soal Larangan Khilafah

Muhammadiyah dan PBNU menanggapi soal pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang menyebut bahwa pemerintah tengah menggodok aturan mengenai larangan individu menyebarkan ideologi khilafah.

Muhammadiyah pun mendukung kewenangan Negara Republik Indonesia (NKRI).

BAGIAN NKRI

Ketua Bidang Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad menyatakan, menyatakan tetap akan mendukung Negara Republik Indonesia. Muhammadiyah mengakui sebagai bagian dari NKRI.

“Ini merupakan prinsip yang akan terus dipegang oleh Muhammadiyah. Sebagai negara hasil konsensus bersama dan Muhammadiyah ingin membuktikan dirinya sebagai bagian dari Republik Indonesia. Muhammadiyah konsisten dengan prinsip itu sampai kapanpun,” ujar Dadang.

Sementara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga mendukung seluruh upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

KEPUTUSAN MUNAS

Ketua PBNU KH Robikin Emhas kepada majalahnurani.com memastikan bahwa NU mendukung seluruh upaya untuk mempertahankan keutuhan NKRI dan menentang setiap gerakan yang bisa memporak-porandakan keutuhan NKRI.

“Pembahasan terkait persoalan khilafah ini telah diputuskan PBNU melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama pada 2014. Diantaranya menjaga keutuhan NKRI sebagai keharusan bagi seluruh elemen. Hal ini membuat setiap gerakan yang menentang keutuhan NKRI wajib ditangkal karena menimbulkan kerusakan dan perpecahan umat,” ujarnya Senin (16/9/2019).

Selain itu, Robikin mengatarkan telah berkurangnya relevansi sistem khilafah bagi umat Islam.

Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama juga diputuskan Islam tidak menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan untuk pemeluknya. Umat Islam diberi kewenangan menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan sesuai zaman dan tempat umat Islam berada. Bagus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *