by

Halal Institute Nilai Auditor Lembaga Halal Masih Minim

Ketua Halal Institute, Andy Soebijakto menilai Kementerian Agama belum siap mengoperasikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Menurutnya lembaga pemeriksa halal (LPH) dan auditor belum merata di seluruh provinsi di Indonesia.

“Jumlah tenaga auditor sampai hari ini masih minim dan sangat terbatas. Sedangkan tugas pemerintah semakin besar dan UU Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 sudah berjalan lebih dari lima tahun. Ini kelemahan yang harus kita kritik kepada pemerintah adalah (lambannya) produksi LPH yang disebabkan karena tidak tersedianya auditor,” tutur Andy dalam keterangannya Selasa (14/1/2020).

Wewenang Auditor

Andy mengamati hal ini justru menimbulkan pertanyaan siapa yang mempunyai wewenang menghadirkan auditor.

Jika dalam satu kota pemerintah menyiapkn tiga LPH, maka setidaknya ada tiga auditor yang disiapkan. Jika dikalikan dengan sekitar 500 kabupaten atau kota di Indonesia, maka pemerintah butuh 4.500 auditor halal.

“Kalau itu tidak terpenuhi, maka jangan harap proses sertifikasi berjalan lancar. Kritik kita kepada pemerintah itu,” ujarnya.

Uji Kompetensi

Kepala BPJPH Sukoso mengatakan, hingga kini pihaknya telah memiliki 226 auditor halal. Namun, BPJPH masih menunggu uji kompetensi auditor oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Kalau satu LPH dalam ketentuan undang-undang ada tiga (auditor), berarti 226 dibagi tiga, maka ada 70 LPH seluruh Indonesia yang akan berdiri,” katanya.

Dia mengakui dengan jumlah LPH yang banyak tidak akan mungkin ditangani oleh BPJPH sendiri. Karenanya, BPJPH menggandeng lintas sektor untuk mendirikan LPH.

“Ya, tentu bisa di Perguruan Tinggi Negeri Islam, Swasta, Yayasan Islam, Pemerintah pusat dan daerah boleh mendirikan LPH, Kementerian Perindustrian juga boleh,” tegasnya.01/ Bagus

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed