Press "Enter" to skip to content

Muhammadiyah Minta Pemerintah Transparan Soal New Normal

Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah transparan soal kebijakan tatanan kehidupan baru atau new normal di tengah pandemivirus corona (covid-19). 

Menurut PP Muhammadiyah, pemerintah harus menjelaskan tentang kebijakan tersebut agar masyarakat tak kebingungan.

“Perlu ada penjelasan dari pemerintah tentang new normal, jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing,” tutur Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar dalam siaran pers, Kamis (28/5/2020).

PERLU MENGKAJI

Haedar menjelaskan, pemerintah perlu mengkaji dengan cermat dan menjelaskan secara transparan terkait dasar kebijakan new normal dari aspek kondisi penularan covid-19 di Indonesia saat ini.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pandemi covid-19 di Indonesia saat ini masih belum dapat diatasi. Namun, ungkap Haedar, pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal.

Baca juga  Update Positif Corona 22 Agustus: Bertambah 2.090, Total 151.498 Orang

Akibatnya muncul persepsi di masyarakat bahwa pemerintah lebih mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang keselamatan masyarakat.

“Apakah semua sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi? Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah penting keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah covid-19 belum pasti penurunannya,” jelas Haedar.

TUJUAN NEW NORMAL

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus menjelaskan maksud dan tujuan new normal serta konsekuensi terhadap peraturan yang berlaku, khususnya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berbagai layanan publik.

Sejumlah daerah di Indonesia diketahui masih menerapkan PSBB dan berbagai layanan publik pun ditutup sementara. Sementara kebijakan new normal itu dianggap bertentangan dengan pelaksanaan PSBB yang membatasi aktivitas masyarakat.

Baca juga  Khofifah Lapor ke Jokowi Soal Rendahnya Penggunaan Masker

“Pemerintah juga perlu menjelaskan jaminan daerah yang dinyatakan aman atau zona hijau untuk diberlakukan new normal,” sambungnya.  

Haedar mengaku, Pemerintah dengan segala otoritas dan sumber daya yang dimiliki tentu punya legalitas kuat untuk ambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian akan sepenuhnya tanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan new normal,” tandasnya. 01/Bagus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *