Press "Enter" to skip to content

Pelonggaran Aktifitas, MUI Minta Pemerintah Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam mengatakan pemerintah wajib memfasilitasi umat Islam beribadah jika telah melonggarkan aktivitas sosial di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

WAJIB

Asrorun menjelaskan, merujuk Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020, umat Islam di wilayah dengan kondisi pandemi yang terkendali wajib melaksanakan ibadah yang melibatkan banyak orang di masjid atau tempat umum lainnya, seperti salat wajib, salat Jumat, pengajian, dan majelis taklim.

“Pemerintah wajib memfasilitasi pelaksanaan ibadah umat Islam di kawasan yang sudah terkendali, yang ditandai adanya pelonggaran aktivitas sosial yang berdampak kerumunan, melalui relaksasi,” kata Asrorun, Kamis (28/5/2020).

Hal itu setidaknya harus dilakukan di 110 kabupaten/kota yang belum ada kasus positif Covid-19. Begitu pula wilayah-wilayah lainnya yang ditetapkan pemerintah untuk bisa kembali menjalani aktivitas.

Baca juga  MUI Ajak Masyarakat Tidak Jadikan Doa Sebagai Bahan Ejekan

Saat ada pandemi, kata Asrorun, kewajiban melakukan ibadah berjemaah seperti salat Jumat gugur. Namun jika pemerintah dan ahli sudah menetapkan kondisi membaik, maka ibadah berjemaah di masjid menjadi wajib.

“Dengan kondisi ini, berarti sudah tidak ada lagi udzur syar’i yang menggugurkan kewajiban Jumat. Dan karenanya, berdasarkan kondisi faktual yang dijelaskan ahli yang kompeten dan kredibel, umat Islam yang berada di kawasan yang sudah terkendali wajib melaksanakan salat Jumat,” lanjutnya.

BAWA SAJADAH SENDIRI

Asrorun juga mengingatkan agar umat Islam tetap menjaga kesehatan jika ibadah sudah kembali berjalan normal. Dia menyarankan umat berperilaku hidup bersih dan sehat, membawa sajadah sendiri.

“Serta melaksanakan protokol kesehatan guna menekan potensi penularan,” tandasnya. 01/Bagus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *