Press "Enter" to skip to content

Dampak Corona, Pendapatan DKI Jakarta Turun Rp 40 Triliun Lebih

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui dampak dari wabah Corona yakni pendapatan Jakarta turun drastis.

Sejak diterapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdampak pada egiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti, kegiatan budaya terhenti, dan kegiatan perekonomian juga terhenti.

“Pasar terganggu, perdagangan terganggu, perindustrian terganggu, kegiatan perekonomian informal juga banyak yang terhenti,” tutur Anies dalam siaran virtual Senin (1/6/2020).

Anies merinci, pendapatan pajak turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triiiun. Anggaran Pemprov DKI Jakarta juga turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun.

BELUM PERNAH TERJADI

Menurut Anies kondisi tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta.

“Kita mengalami penurunan pendapatan lebih dari Rp 40 triliun,” terang Anies.

Menurutnya, konsekuensi dari situasi ini adalah keputusan relokasi anggaran harus diambil, tidak ada pilihan. Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh maka harus dilakukan relokasi, harus melakukan pengurangan anggaran di berbagai sektor.

Baca juga  Berdamai dengan Corona, Pasar Tradisional Mulai Ramai, Ini Pesan Jokowi

Belanja langsung maupun tidak langsung mengalami pemangkasan drastis. Namun Anies menegaskan, di balik pemangkasan itu, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat pra sejahtera dipertahankan

“Anggaran sebesar Rp 4,8 triliun untuk rakyat pra sejahtera tidak diubah,” tegas Anies

Biaya menangani bencana yang semula Rp 188 miliar, sekarang menjadi Rp 5 triliun. Ini adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, dan bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan COVID.

RELOKASI

Anies juga memastikan semua tenaga kerja yang mengabdi pada Pemprov DKI Jakarta, termasuk 120 ribu tenaga PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan) tidak dihentikan kontraknya.

“Pemprov tetap menjaga perannya sebagai pemberi lapangan kerja bagi rakyat di Jakarta,” tambah Anies.

Relokasi juga terjadi pada belanja pegawai Pemprov DKI Jakarta. Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp 4,3 triliun. TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) sebesar 25% direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos. 

Baca juga  PBNU Gelar Tahlil Untuk Ulama dan Pejuang

Sementara 25% sisanya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk dana darurat penanganan COVID-19. Namun, kebijakan itu tidak mengubah besaran gaji PNS DKI Jakarta.

Anes mengungkapkan sempat ada usulan agar bansos seperti KJP dan bantuan-bantuan lain dipotong 50%. Tujuannya agar TKD PNS DKI Jakarta bihsa dipertahankan. 

Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp 2 triliun, sama dengan 25% anggaran TKD.

“Tapi saya perlu tegaskan bahwa mereka yang prasejahtera itu, yang jumlahnya 1,2 juta orang, yang menerima bansos kita adalah orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi,” ujar nya.

Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp 2 triliun itu diterima oleh 63 ribu PNS atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Akhirnya dana Rp 2 triliun itu untuk rakyat prasejahtera di DKI Jakarta.

Baca juga  Soal Haji 1441H, AMPHURI Apresiasi Keputusan Arab Saudi

TAK ADA PEMBANGUNAN

Bahkan tahun ini tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal kecuali terkait penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak prioritas.

Pemangkasan dilakukan di semua sektor, semua difokuskan pada penanganan Covid-19 dan dampak turunannya.

“Tugas kita adalah melindungi rakyat. Keselamatan rakyat adalah prioritas nomor satu. Dalam kondisi apapun, sikap kita harus jelas. Menomorsatukan rakyat daripada diri sendiri, apalagi dalam kondisi penuh cobaan seperti sekarang ini,” tandas Anies.01/ Bagus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *