Press "Enter" to skip to content

Batal Berangkat, Dana Haji Diakumulasikan dalam Bentuk Valas

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan dana hingga Mei 2020 mencapai Rp 135 triliun. Dana itu mencakup Rp 132 triliun merupakan setoran awal dan nilai manfaat, lalu Rp 3,4 triliun berupa dana abadi umat (DAU).

SIAPKAN 14,5 TRILIUN

Untuk keberangkatan haji tahun 2020 ini, BPKH seharusnya menyiapkan Rp 14,5 triliun kepada Kementerian Agama (Kemenag). Dari angka tersebut, Kepala BPKH
Anggito Abimanyu menyebut, Rp 8,5 triliunnya berupa valuta asing atau valas.

“Jadi BPIH disetujui DPR, lalu Keppres diterbitkan, maka tugas kami menyiapkan dana. Bentuknya valas dan rupiah. Lebih banyak vals dari pada rupiah, jumlahnya Rp 14,5 triliun, sekitar Rp 8,5 triliun dalam bentuk valas, sisanya rupiah,” ujar Anggito saat diskusi virtual Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Jumat (5/6/2020).

Baca juga  Penularan Corona di Jatim Tertinggi, 13 Juni: Positif 176 Orang

BERKORDINASI DENGAN BI

Anggito menegaskan dana tersebut yang berbentuk valas bukanlah digunakan untuk penguatan rupiah.

“Dalam mengelola valas itu tentu kami berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter. Maka kalau dikatakan sebagai penguatan rupiah, itu adalah bagian dari operasi kami sebenarnya untuk mengadakan valas. Tapi kami tidak bertugas untuk melakukan penguatan rupiah,” jelasnya.

Menurutnya, ketika dana haji tahun 2020 tidak terpakai karena pembatalan keberangkatan, maka pilihannya dana tersebut diakumulasikan dalam bentuk valas, atau dijual dan mendapatkan rupiah.

“Saat ini imbal hasil dari deposito dolar itu hanya 1%, kalau dengan rupiah itu 5-6%, kalau dibelikan sukuk 7-8%. Kalau diinvestasikan langsung bisa 9-10%. Jadi pilihan kami adalah mencari portofolio yang memberikan nilai optimal untuk jemaah haji,” terangnya.

Baca juga  Update Corona 30 Mei: Tambah 557, Positif Corona 25.773 Orang

Meski ada opsi-opsi tersebut, ia menegaskan BPKH tidak punya tujuan atau tugas untuk memperkuat nilai rupiah dengan menggunakan dana haji.

“Jadi kalimat yang mengatakan dipakai untuk penguatan rupiah itu miss leading,” tegas Anggito.

Apabila dalam pengelolaan dana haji ini berimbas pada penguatan rupiah, hal itu adalah kebijakan moneter di Indonesia, bukan BPKH. Bagus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *