Press "Enter" to skip to content

Tanggapan Parpol Soal Rencana Ambang Batas Parlemen Naik 7 Persen

Komisi II DPR akan merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Beberapa hal yang akan dikaji adalah soal angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari yang saat ini 4% dinaikkan menjadi 7%.

“Kita mau revisi UU Pemilu. Draf naskah akademi RUU Pemilu-nya lagi kita sempurnakan,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa, Kamis (11/6/2020).

Saan mengatakan, ada beberapa alternatif besaran angka ambang batas parlemen yang diajukan dalam draf. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi di DPR.

“Kalau di draf-draf itu kita ada 3 alternatif ya. Alternatif pertama ada yang 7% dan berlaku nasional. Alternatif kedua 5% berlaku berjenjang, jadi (DPR) RI 5%, (DPRD) Provinsi-nya 4%, Kabupaten/Kota 3%. Alternatif ketiga tetap 4% tapi provinsi dan kabupaten/kota 0% seperti sekarang,” jelas Saan.

TAK MASALAH

Mendengar rencana ini,
Partai Gerindra tidak mempermasalahkan jika ambang batas parlemen (parliamentary threshold) naik hingga 7 persen. Gerindra menilai angka 4 persen saat ini sudah ideal.

“Kalau Gerindra sih siap aja, mau 10 persen sekalipun kita nggak worry. Sudah dua pemilu kami di atas 12 persen dan party building kami tak pernah berhenti,” ujar Juru Bicara Gerindra Habiburokhman, Jumat (12/6/2020).

Baca juga  Beda Pilihan, PWNU Jatim Serukan Agar Tetap Jaga Persaudaraan

Habiburokhman mengatakan naiknya ambang batas itu jangan sampai ‘membunuh’ partai. Menurutnya, akan ada banyak suara yang hangus jika aturan itu diberlakukan.

“Tapi Demokrasi bukan untuk gagah-gagahan. Yang besar jangan bunuh yang kecil. Demi demokrasi kami rasa PT (parliamentary threshold) nggak perlu dinaikkan lagi. Karena akan banyak aspirasi rakyat yang hangus,” kata dia.

Ketua DPP Gerindra itu mengatakan partainya belum memiliki sikap resmi. Namun, menurutnya, angka 4 persen sudah ideal.

“Parlemen jangan sampai terlalu seragam, karena akan kesulitan menjalankan pengawasan. Memang belum sikap resmi kami, tapi saya rasa 4 (persen) sudah ideal,” pungkasnya.

KONSOLIDASI DEMOKRASI

Sementara Partai NasDem menilai ambang batas parlemen baik untuk konsolidasi demokrasi.

“NasDem termasuk yang mengusulkan 7 persen karena logical framework-nya kita sudah mengalami masa transisi demokrasi yang cukup panjang. Maka kemudian kita harus masuk ke fase konsolidasi demokrasi, advance democracy,” kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya, Jumat (12/6/2020).

Dengan ambang batas parlemen yang ada saat ini, Willy menilai pasar politik di Indonesia sangat cair. Hal itulah, menurutnya, yang membuat begitu mudahnya membangun partai baru atau berpindah partai.

Baca juga  Update Positif Corona 21 Desember: Bertambah 6.848, Totalnya 671.778 Pasien

“Jadi kita tidak memiliki kesempatan untuk melakukan, membangun basis kepartaian. Karena pasar politiknya begitu cair sehingga orang dengan sewaktu-waktu dengan gampang membangun partai baru, pindah partai, itu logical framework-nya,” ujar Willy.

Selain itu, kenaikan ambang batas parlemen dinilainya bisa membangun demokrasi internal partai. Dengan naiknya ambang batas parlemen, menurut Willy, partai tidak akan lagi menjadi alat kekuasaan, tapi tetap menjadi instrumen publik.

“Di satu sisi ini juga membuka ruang untuk kemudian membangun demokrasi internal. Kalau kita berbeda pilihan, kita bisa berdialog berdiskusi di dalam (partai), tidak kemudian fenomenanya fenomena amoeba, (partai) membelah diri,” tambah Willy.

“Kita juga harus mentradisikan ada unifikasi partai, biar partai tidak terjebak, biar partai tidak tersandera pada eksklusivitas, pada sebuah hal yang kemudian dia tidak menjadi instrumen publik lagi, atau instrumen perjuangan lagi, tapi menjadi instrumen kekuasaan semata-mata,” tandasnya.

EFEKTIF

Partai Golkar pun setuju dengan kenaikan ambang batas parlemen atauparliamentary threshold (PT) dari 4 persen menjadi 7 persen. Kenaikan ambang batas parlemen dinilai bisa menyederhanakan partai politik di sistem presidensial.

Baca juga  Mahfud MD: Pemerintah Menolak RUU HIP

“Partai Golkar mengusulkan ambang batas parlemen menjadi 7%. Kebijakan PT 7% ini sebagai upaya kita untuk lebih menyederhanakan partai politik sehingga sistem presidensial kita dapat lebih efektif,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, Jumat (12/6/2020).

“Ambang batas parlemen 7% ini berlaku secara nasional, selain untuk pusat, juga berlaku untuk daerah,” imbuhnya.

Menurut Ace, penyederhanaan partai politik bisa membuat pengambilan keputusan di DPR lebih efektif. Selain itu, Ace mengatakan hal itu bisa berdampak efektifnya sistem presidensial.

“Dengan adanya penyederhanaan partai politik di DPR, diharapkan proses pengambilan kebijakan di parlemen juga menjadi lebih efektif. Kami berpandangan, sistem presidensial akan lebih efektif jika juga ditopang dengan sistem multipartai sederhana,” tegas Ace. Bagus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *