Belakangan ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai membuat beberapa kebijakan kotroversial. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah diskusi yang digelar secara daring, Kamis (25/6). Fahri juga menyebut sudah saatnya presiden mengaktifkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai penasihat negara.
Jokowi, kata dia, saat ini memerlukan nasihat keagamaan hingga tausiyah. Ma’ruf Amin yang bertitel kyai, kata dia, mestinya diaktifkan sehingga bisa memberi nasihat yang berunsur agama kepada Jokowi.
“Misalnya ambil penasihatnya yang kompatibel dengan keperluan dia. Presiden ini memerlukan nasihat agama, ketenangan jiwa yah. Apa istilahnya itu tausiyah. Seharusnya Presiden aktifkan Kyai Haji Ma’ruf Amin, Ketua majelis ulama,” kata Fahri.
TAUSYIAH WAPRES
Ma’ruf kata dia setidaknya bisa berfungsi membuat hari-hari Jokowi lebih tenang. Sehingga saat mengambil keputusan pun akan lebih tenang. Termasuk kata dia, berkaitan dengan memilih tema-tema kebijakan yang disepakati dengan DPR hingga tidak akan menjadi kontroversial.
“Ini (tausiyah Ma’ruf) yang sebenarnya hari-hari itu bikin presiden tenang. Supaya ambil keputusan yang tenang,” kata dia.
Fahri menambahkan, setelah menjabat dua periode, Jokowi seharusnya tak lagi berselisih paham dengan lawan politiknya. Mengingat di periode selanjutnya dia juga tak akan mencalonkan diri kembali sebagai presiden.
SILANG PENDAPAT
Oleh karena itu cukup aneh bagi Fahri jika Jokowi masih bertengkar dan silang pendapat hingga mengeluarkan beberapa kebijakan yang kontroversial.
“Ngapain coba dia nyari musuh. Dia masih bertengkar dengan orang. Mungkin dia gak ikut tapi kan dari meja pak presiden itu keluar problem-problem yang kontroversial ini,” kata dia.
“(Dia) memerlukan penasihat yang baik. Seharunya Wapres itu karena dia tidak memimpin lembaga atau struktur kenegaraan. Karena dalam struktur kenegaraan kita wapres itu hanya berguna kalau dipake presiden ya fungsikan pak kyai itu sebagai penasehat,” kata Fahri. ym
“(Dia) memerlukan penasihat yang baik. Seharunya Wapres itu karena dia tidak memimpin lembaga atau struktur kenegaraan. Karena dalam struktur kenegaraan kita wapres itu hanya berguna kalau dipake presiden ya fungsikan pak kyai itu sebagai penasehat,” kata Fahri. ym
